CIAMIS, galuh.id – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Ciamis memperkuat peran dan kontribusinya dalam kehidupan masyarakat melalui pengembangan tiga fasilitas kelembagaan sekaligus, yakni sekretariat permanen, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta Lembaga Riset dan Konsultasi Politik (LRKP).
Penguatan kelembagaan tersebut ditandai dengan peresmian ketiga fasilitas itu pada Sabtu (7/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya KAHMI Ciamis memperluas ruang pengabdian, tidak hanya bagi internal organisasi, tetapi juga dalam memberikan pelayanan hukum, edukasi masyarakat, hingga kajian kebijakan publik.
Koordinator Presidium KAHMI Ciamis, Endin Lidinillah, mengatakan keberadaan sekretariat permanen menjadi langkah penting dalam membangun organisasi yang lebih terstruktur sekaligus memiliki pusat aktivitas dan pengabdian yang jelas.
“Sekretariat permanen nantinya difungsikan sebagai pusat koordinasi, aktivitas organisasi, sekaligus tempat pelayanan bagi alumni dan masyarakat,” ujarnya.
Peresmian tersebut dihadiri sejumlah alumni HMI yang kini berkiprah di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya.
Turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, perwakilan DPRD Ciamis, Asisten Daerah III Setda Ciamis, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kabupaten Ciamis.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta membuka ruang kolaborasi antara KAHMI dengan berbagai pihak dalam mendorong pembangunan Kabupaten Ciamis.
Dari sisi pelayanan publik, LBH KAHMI Ciamis diproyeksikan menjadi wadah pendampingan sekaligus edukasi hukum bagi masyarakat.
“Dari sisi pelayanan masyarakat, LBH KAHMI Ciamis disiapkan sebagai wadah pendampingan sekaligus edukasi hukum,” jelas Endin.
Melalui lembaga tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Selain itu, LBH juga diharapkan dapat memberikan pendampingan bagi warga yang menghadapi persoalan hukum dan membutuhkan bantuan.
Sementara itu, LRKP KAHMI Ciamis diarahkan menjadi pusat kajian independen yang menghasilkan analisis politik dan kebijakan publik berdasarkan data serta pendekatan akademis.
“Harapannya, LRKP KAHMI Ciamis dapat membaca perkembangan politik lokal, mengkaji kebijakan pembangunan, dan memberikan perspektif terhadap berbagai persoalan demokrasi tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis,” terangnya.
Sejumlah agenda strategis daerah pun menjadi perhatian LRKP, di antaranya proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis, pelaksanaan Pilkades serentak berbasis digital pada 13 Desember 2026 di 40 desa, hingga persoalan pengelolaan fiskal dan pembangunan infrastruktur daerah.
Tidak hanya mengamati dinamika politik, LRKP juga akan mengkaji aspek hukum dan regulasi dalam penyelenggaraan Pilkades digital.
“Kajian terhadap kesesuaian landasan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu perhatian, sehingga pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dapat berjalan sesuai ketentuan,” papar Endin.
Melalui LRKP, KAHMI Ciamis juga berupaya membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan media. Berbagai informasi serta hasil analisis yang disampaikan diharapkan dapat membantu publik memahami persoalan daerah secara objektif dan komprehensif, tanpa terjebak dalam spekulasi.
Dengan hadirnya sekretariat permanen, LBH, dan LRKP, KAHMI Ciamis ingin mempertegas eksistensinya sebagai organisasi intelektual yang tidak sekadar menjadi ruang berhimpun alumni, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.
“Harapannya, melalui penguatan tiga lembaga ini dapat menghadirkan kontribusi berkelanjutan bagi Tatar Galuh, terutama dalam pengembangan kelembagaan, akses terhadap bantuan dan edukasi hukum, serta penguatan tradisi riset dan kajian kebijakan publik,” pungkasnya.