 di wilayah Kecamatan Padaherang.){kind=link}
Ciamis, galuh.id – DPRD Pangandaran melalui Komisi IV melakukan monitoring ke sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di wilayah Kecamatan Padaherang, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut untuk memastikan makanan bergizi yang diberikan kepada para penerima manfaat benar-benar memenuhi standar higienitas, keamanan pangan, serta kelayakan gizi.
Ketua Komisi IV DPRD Pangandaran, Jalaludin, mengatakan sebanyak enam dapur SPPG di Kecamatan Padaherang telah dikunjungi.
“Sebetulnya jadwal hari ini mencakup dua kecamatan, yaitu Padaherang dan Mangunjaya. Namun karena keterbatasan waktu, kami baru bisa mengunjungi Kecamatan Padaherang,” ujarnya.
Menurut Jalaludin, monitoring dilakukan untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai harapan.
“Kami ingin memastikan produk makanan dari setiap dapur benar-benar terjamin gizinya dan layak konsumsi. Selain itu, sistem administrasinya juga harus terpenuhi,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil monitoring menunjukkan kondisi yang bervariasi. Meski demikian, pihaknya menilai beberapa fasilitas dapur sudah mulai mengalami perbaikan.
“Kami melihat sekarang sudah ada perbaikan sedikit demi sedikit,” terangnya.
Kunjungi SPPG Padaherang, DPRD Soroti Kualitas Menu
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV juga menyampaikan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Terutama terkait kualitas menu makanan yang masih kurang layak.
“Isu yang muncul di masyarakat berkaitan dengan menu yang dianggap kurang sesuai. Baik porsi kecil maupun porsi besar harus tetap memenuhi standar sesuai ketentuan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya menemukan adanya SPPG yang Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya masih terdaftar di luar daerah. DPRD meminta agar izin usaha tersebut segera pindahkan ke Pangandaran.
“Kami menemukan ada tiga dapur yang izin usahanya masih menginduk ke luar daerah sesuai domisili pemiliknya. Karena usahanya berada di Pangandaran, maka izin usahanya juga harus pindah ke Pangandaran,” ucapnya.
Jalaludin menegaskan, DPRD tidak segan menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) apabila temuan-temuan tersebut tidak segera diperbaiki.
“Namun jika ada respons dan itikad baik untuk melakukan perbaikan, maka hal itu tidak akan kami lakukan. Kami tidak berharap ada SPPG yang disuspen atau henti operasionalnya karena akan berdampak pada para penerima manfaat. Karena itu kami mendorong adanya perbaikan,” pungkasnya. (GaluhID/Uus)
Editor: Evi