Dalam kesempatan itu, Oong menyampaikan pihaknya tidak bisa mengontrol semua PPS.
“Oke kita bisa ngontrol PPK, tapi kita tidak bisa memantau keseluruhan PPS, apakah PPS betul-betul mensosialisasikan atau tidak,” ujarnya.
Oong mengakui, tantangan Pilkada hanya ada satu Paslon sangat besar, karena jika suara pasangan calon kurang dari 50+1 maka akan ada Pilkada ulang di tahun depan.
“Suara Paslon jika mau menang itu harus 50+1, jika kurang maka akan ada Pilkada selanjutnya,” ucapnya.
“Tetapi pasangan calon ini yang sudah bertarung tidak bisa ikut serta dalam Pilkada yang akan datang,” sambungnya.
Proses Rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024
Oong pun mengajak kepada seluruh pihak agar datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Silahkan coblos pasangan calon atau kotak kosong, kita tidak boleh menghalang-halangi seseorang untuk datang ke TPS,” ujarnya.
Dalam proses rekrutmen, Oong menegaskan harus selalu berkoordinasi dan kolaboratif terkait dengan persyaratan.
Pengalaman Pemilu kemarin variatif, ada yang surat kesehatan ke Puskesmas dan klinik dengan bayaran yang berbeda.
“Bahkan ada yang gratis dan ada yang protes Kepala Puskesmas ke saya, sementara KPU tidak tahu,” tuturnya.
“Hadir Dinas Kesehatan ini untuk kita menetapkan harga untuk suara kesehatan. Nanti Puskesmas atau klinik di kecamatan terkait penentuan harga akan sama, sehingga tidak ada lagi yang protes,” tuturnya.
Menutup sambutannya, Oong kembali menegaskan harus berkoordinasi dengan pihak terkait jika ada masalah, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. (GaluhID/Tegar)
Editor : Evi