oleh

NIK Tidak Sesuai, Bantuan Pemprov Jabar Dikembalikan

Hubungi
 
 

Berita Jabar, galuh.id – Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Arifin Soedjayana, menyampaikan, ada sejumlah paket bantuan Pemprov Jabar yang dikembalikan.

Paket bansos tersebut dikembalikan karena kesalahan administrasi, seperti Nomor Induk Keluarga (NIK) yang tidak sesuai dengan KTP.

Guna penyaluran berjalan optimal dan tepat sasaran, ketua RT/RW dilibatkan untuk memberikan pernyataan bahwa warga bersangkutan berhak mendapatkan bansos.

“Menurut saya ya wajar. Karena data kan sambil di update terus. Ada yang meninggal dan ada yang pindah. Ada juga yang tidak sama di NIK dan KTP,” kata Arifin, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/4/20).

Pihaknya pun mengaku sudah berkonsultasi untuk menambahkan syarat. Apabila NIK tidak sama, maka dikuatkan dari keterangan RT/RW.

Menurut Arifin, Bantuan Pemprov Jabar dikembalikan itu lebih ke kesalahan administrasi, bukan kesalahan penerima.

Selain itu, pemprov Jabar pun membuka fitur aduan di aplikasi Pikobar. Warga Jabar yang terdampak Covid-19 tapi tidak terdata, dapat mengadu melalui fitur tersebut.

Aduan Melalui Sapa Warga

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Barat , Setiaji, melaporkan, aduan yang masuk hingga Selasa (28/4/20) mencapai 40.478

Aduan tersebut nantinya akan diverifikasi kepada Ketua RW melalui aplikasi Sapa Warga.

Aplikasi Sapa Warga dikembangkan pemprov Jabar dengan tujuan untuk memangkas jarak komunikasi masyarakat dengan pemerintah.

Semua Ketua Rukun Warga (RW) dapat mengakses aplikasi Sapa Warga dan menjadi penanggung jawabnya.

“Laporan bantuan sosial ada di fitur aduan Pikobar. Sedangkan untuk verifikasi penerima bantuan, ada di Sapa Warga,” jelas Setiaji.

Setiaji berkata, Ketua RW bisa mengusulkan penerima bansos dengan melampirkan identitas, lokasi, dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memudahkan ketua RW mendapatkan informasi.

“Kami bekerja sama dengan DPMD dan Dinas Sosial, agar ketua RW mendapatkan informasi dan terlibat aktif melaporkan,” pungkas Setiaji.

Selain itu, Setiaji menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, agar ketua RW dapat melakukan aktivasi Sapa Warga. (GaluhID/Evi)

Loading...
loading...

Komentar

BERITA SELANJUTNYA