Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020
 
 

Opini: Pentingnya Batas Desa Sebagai Realisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Saur Anjeun, galuh.id – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa resmi disahkan pada 15 Januari 2014 lalu. Hal ini berarti sudah 4 tahun usia undang-undang tersebut.

Regulasi tersebut merupakan sebuah angin segar bagi Pemerintah Desa khususnya masyarakat Desa. Keberadaan Undang-undang Desa harus diakui telah mampu mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dika Hardika (memakai peci hitam) Ketua Umum PeCi Desa bersama sejumlah Perangkat Desa. Foto: Dokpri

Selain itu, adanya peraturan tentang Desa akan menentukan format Desa yang tepat dan sesuai dengan konteks keragaman lokal. Menguatkan kemandirian pemerintah dan warga Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya merupakan sebuah usaha menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan.

Pembangunan juga akan betul-betul berangkat dari bawah ke atas (buttom to up). Pada akhirnya diharapkan Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya.

Lalu keberadaan Undang-undang Desa juga memberikan legitimasi dan memberikan kewenangan terhadap Desa untuk mengatur dirinya sendiri. Namun, pemerintah di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota tetap harus mendukung pembangunan Desa agar bisa berkembang dengan pesat.

Dengan cara apa? Salah satunya yaitu merealisasikan peraturan yang sudah diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan kebutuhan ataupun kepentingan Desa. Sebagai contoh yaitu Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Tujuan Permendagri tersebut adalah menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Lalu permasalahan lainnya adalah apakah pemerintah Kabupaten Ciamis sudah merealisasikan amanah dari Permendagri tersebut dengan langkah awal membuat Tim PPBDes (Penetapan dan Penegasan Batas Desa)? Kongkritnya yaitu dibuatnya sebuah Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Ciamis.

Ketua PeCi Desa sedang melakukan audiensi dengan salah seorang perangkat desa. Foto: Dokpri

Seberapa pentingkah sebenarnya Batas Desa ini? Jelas sangat penting, karena batas desa yang tidak jelas alias semrawut dapat menyebabkan konflik di tingkat grassroot. Lalu batas desa yang tidak jelas juga akan berdampak terhadap administrasi yang tidak tertib.

Selain itu, ketidakjelasan batas desa juga akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, penanganan permasalahan yang lamban, serta lambatnya penyebaran informasi. Padahal batas Desa juga penting untuk menciptakan daya saing Desa/Kelurahan.

Karena pemerintah Kabupaten/Kota yang benar-benar memperhatikan Desa dengan maksimal harus membentuk Tim PPBDes yang diketuai oleh Bupati ataupun walikota di suatu daerah. Bentuk kongkritnya adalah lahirnya Peraturan Bupati/Walikota tentang Batas Desa.

Oleh sebab itu, marilah kita pertanggung jawabkan amanat undang-undang dalam membangun Desa untuk Indonesia lebih maju!

Penulis:
Ketua Umum PeCi Desa
Dhika Hardhika

(galuh.id/Abah)

Ilham Nurhamzah
Mengamati apa yg ada di sekeliling dengan sangat jeli & mmprtahankan apa yg sudah benar pd tempatnya!
Loading...
loading...

Artikel Terkait

Mawas Diri Terhadap Alam

Bulan Juni, dapat dikatakan sebagai bulan untuk kita bermawas diri terhadap alam. Setidakna ada dua tanggal di bulan Juni, yakni 5 Juni...

New Normal dan Berdamai dengan Corona, Siapa Takut?

Opini, galuh.id - Saya tidak mau berpolemik apa makna new normal atau berdamai dengan Corona dalam konteks kehidupan bagi para pekerja seperti...

Nonton The World of The Married, Apa Menariknya Sih?

Opini, galuh.id - The World of The Married salah satu drama Korea (drakor) yang tengah menjadi perbincangan saat ini. Dari kaula muda...

Temukan Kami

49,356FansSuka
185PengikutMengikuti
2,760PelangganBerlangganan

Artikel Lainnya

Akibat Pandemi Covid-19 di Ciamis, Ribuan Pasangan Suami Istri Bercerai

Berita Ciamis, galuh.id - Akibat pandemi Covid-19, di Ciamis ribuan pasangan suami istri bercerai, terdapat kenaikan yang signifikan perkara dibandingkan sebelum pandemi.

Gaji ke-13 PNS Tahun 2020 Tak Kunjung Cair, Ini Alasannya

Berita Nasional, galuh.id - Gaji ke-13 PNS tahun 2020 tak kunjung cair. Pemerintah hingga saat ini belum juga mencairkan tunjangan bagi para...

HP 1 Jutaan Untuk Pelajar, Belajar di Rumah Jadi Makin Nyaman

HP 1 Jutaan untuk pelajar tentunya akan banyak dicari oleh para orang tua untuk anaknya. Mengingat sekolah masih belum bisa melakukan tatap...

PLN Salurkan Bantuan Pencegahan Covid-19 Senilai Rp 42,9 Milyar

Berita Nasional, galuh.id - PLN salurkan bantuan pencegahan Covid-19 senilai Rp. 42,9 Milyar, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk Disiplinkan Warga, Pemkab Ciamis Dukung Denda Tak Bermasker

Berita Ciamis, galuh.id - Untuk mendisiplinkan warga tentang protokol kesehatan terkait dengan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Ciamis dukung denda tak bermasker.