.){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Bupati Ciamis menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ciamis terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis di Aula Tumenggung Wiradikusumah, Kamis (23/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ciamis H. Nanang Permana dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta tamu undangan lainnya.
Agenda tersebut merupakan tahapan lanjutan pembahasan lima Raperda serta KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki pembahasan bersama pada tingkat berikutnya.
Mengawali penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang disampaikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Ciamis atas pandangan umum yang telah disampaikan. Semoga sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD senantiasa terjalin dengan baik demi mewujudkan pembangunan di Tatar Galuh yang semakin maju dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi pandangan fraksi terkait kondisi fiskal daerah, Bupati mengakui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan berbagai potensi PAD melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan peran BUMD dan BLUD, intensifikasi pajak serta retribusi daerah, hingga digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi komitmen bersama. Upaya tersebut akan ditempuh tanpa membebani masyarakat, tetapi melalui optimalisasi potensi daerah, penguatan tata kelola, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan bahwa lima Raperda yang diajukan merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional. Materinya meliputi penyesuaian aturan mengenai pemerintahan desa, pencabutan sejumlah perda yang sudah tidak relevan, perubahan perangkat daerah termasuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta penyempurnaan regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup guna meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, terkait penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, Bupati menjelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ciamis 2025–2029. Oleh sebab itu, penyusunannya harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan tetap mengedepankan pendekatan money follows program.
“Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya pengurangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal,” jelasnya.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap seluruh tahapan pembahasan lima Raperda maupun rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut akan kita bahas bersama pada tahapan pembahasan berikutnya. Semoga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Ciamis,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)