“Kalau Pemilu ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa disebut negara demokrasi,” jelasnya.
Sehingga Wijayanto menyarankan agar masyarakat tidak lagi memilih Partai Politik (Parpol) yang menkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 mendatang.
“Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih Parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti,” jelasnya.
Partai Demokrat Tegas Menolak Penundaan Pemilu
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu.
“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat, kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?,” tegasnya, Minggu (27/2/2022).
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jovan Latuconsina.
“Kami, Partai Demokrat, tidak takut menyuarakan kebenaran, Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong,” tegas Jovan.
