CIAMIS, galuh.id – Inspektorat Kabupaten Ciamis memperkuat langkah pencegahan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) melalui peningkatan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Inspektur Kabupaten Ciamis, Hendra Suhendra, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa terdapat sejumlah strategi yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu langkah utama adalah memastikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, khususnya dalam mengawal penyelenggaraan keuangan daerah. Peran APIP dinilai penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, perangkat daerah diminta melakukan peninjauan dan revisi terhadap belanja daerah yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir), hibah, bantuan sosial (bansos), serta bantuan keuangan (bankeu) sebelum proses pencairan APBD dilakukan.
“Langkah ini penting untuk memastikan setiap alokasi belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan, memiliki dasar yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi salah satu poin penekanan dalam strategi pencegahan tersebut.
Hendra juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi (verval) lapangan dalam proses penyusunan APBD murni Tahun Anggaran 2027. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan dokumen perencanaan, tetapi juga memastikan kesesuaian antara kebutuhan di lapangan dengan program dan kegiatan yang diusulkan.
Menurutnya, verifikasi langsung diperlukan agar perencanaan anggaran lebih tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi riil masyarakat.
Di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan tautan kontrak konsolidasi atau kontrak payung, termasuk informasi realisasi kontrak berdasarkan kontrak payung pada setiap paket pekerjaan yang dilaporkan.
Keterbukaan informasi dalam proses pengadaan menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Tidak hanya berfokus pada pencegahan, pemerintah daerah juga diminta menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas hasil notula pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Sejumlah poin yang masih memerlukan perhatian khusus harus terus dipantau dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi koordinasi.
Sementara itu, tindak lanjut pengembalian kerugian keuangan daerah berdasarkan temuan anomali dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026 semester pertama juga menjadi perhatian.
Dalam hal ini, APIP didorong untuk melakukan pengawasan dan mengawal proses tindak lanjut agar setiap indikasi permasalahan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hendra menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap penyelenggara pemerintahan.
Melalui penguatan fungsi pengawasan internal, perbaikan perencanaan anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta percepatan tindak lanjut hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.