Dampak Resesi Ekonomi Indonesia
Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menuturkan, dari sisi pemerintah memperluas sejumlah insentif yang saat ini telah berjalan.
Misalnya, potongan pajak diperluas dari sekarang kepada 18 sektor menjadi seluruh sektor. Toh, hampir semua sektor usaha terkena hantaman Covid-19.
“Hal ini dilakukan sehingga bisa meringankan pelaku-pelaku ekonomi agar tidak semakin memburuk kondisinya, dan jangan sampai mereka melakukan PHK yang berlebihan. Nah, ini bahaya,” ujarnya, Rabu (23/9/2020).
Masih menurut Tauhid Ahmad, pemberian keringanan pajak dapat membantu dunia usaha untuk bertahan tidak melakukan PHK massal.
Sebab, jika dunia usaha semakin terbebani di tengah resesi, lantas melakukan PHK, maka kondisi tersebut justru membuat Indonesia sulit lepas dari resesi ekonomi.
Sayangnya, hal tersebut berbanding terbalik dengan usulan Tauhid, pemerintah malah berencana tak lagi menanggung pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atau pajak gaji karyawan pada 2021 mendatang.
Ini artinya, gaji masyarakat akan kembali dipotong untuk membayar PPh Pasal 21. Selain PPh Pasal 21, pemerintah juga akan menghapus insentif PPh Pasal 25 dan Pasal 22 pada tahun depan.
Bantuan Langsung Tunai
Selain perluasan basis sektor penerimaan pelonggaran pajak, pemerintah juga perlu menambah golongan penerima bansos tunai (BLT).
Saat ini, BLT diberikan kepada golongan kurang mampu dan pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
“Bantuan sosial seperti ini penting, terutama bagi kelompok pekerja yang katakanlah di bawah UMR atau UMP. Bahkan pekerja-pekerja yang terdaftar di perusahaan tapi tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mereka harus disubsidi,” ucap Tauhid lagi.
