Berita Nasional, galuh.id – Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah angkat bicara mengenai wacana penghapusan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Ledia memiliki pandangan lain soal wacana tersebut. Mengingat baginya ada yang lebih urgensi daripada wacana itu.
“Sebenarnya yang utama bukan semata-mata zonasinya, tapi yang harus pastikan adalah pemerintah pusat menyediakan sekolah di tempat-tempat yang populasi penduduknya cukup padat,” kata Ledia, Rabu (16/8/2023).
Menurut politisi PKS itu, pemerintah sudah seharusnya menyediakan sekolah negeri yang lebih banyak. Namun apabila pemerintah tidak mampu, ada opsi lain yang ia tawarkan.
“Kalaupun sekolah negeri itu tidak bisa mereka bangun, pastikan bisa memberi subsidi jika masyarakat terpaksa harus sekolah di sekolah swasta. Karena jumlah kapasitas di sekolah negerinya tidak memadai,” tuturnya.
Selanjutnya kata Ledia, dua opsi tersebut bisa pertimbangkan jika pemerintah pada akhirnya tetap mempertahankan sistem zonasi pada PPDB 2024.
Kemudian apabila berubah menggunakan sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM), maka harus pastikan sistemnya adil dan tidak ada kecurangan.