CIAMIS, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”
Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa mengenai tata kelola keuangan serta pelaksanaan pembangunan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga menyambut kedatangan Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Komisi XI, Shohibul Imam, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.
Herdiat menegaskan bahwa workshop tersebut memiliki manfaat penting bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan dan ketertiban administrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mencegah terjadinya permasalahan hukum.
“Pemahaman aturan sangat penting diketahui dan dikuasai. Tertibnya tata kelola keuangan maupun pola pembangunan harus diawali dengan tertib administrasi. Bagaimana kita bisa tertib kalau tidak memahami aturan-aturan yang sudah ditentukan,” ujar Herdiat.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat dua kepala desa di Kabupaten Ciamis yang tersandung permasalahan hukum. Karena itu, Herdiat berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintahan desa.
Herdiat juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman bagi aparatur yang menangani pengelolaan keuangan dan administrasi secara teknis. Menurutnya, pemahaman tersebut tidak cukup hanya dimiliki oleh pimpinan OPD atau kepala desa, tetapi juga harus dikuasai oleh sekretaris dinas, sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, serta jajaran pelaksana lainnya.
“Yang lebih penting adalah para pelaksana teknis di bawah. Saya yakin sebagian besar kepala desa dan pimpinan OPD sudah memahami, tetapi jajaran teknis inilah yang harus lebih diutamakan lagi,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti workshop dengan sungguh-sungguh sehingga materi yang disampaikan bisa diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Herdiat mengakui, Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki keinginan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis yang lebih luas terkait tata kelola keuangan dan pembangunan desa. Namun, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) membuat pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal.
Meski demikian, ia berharap kegiatan workshop tersebut dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang berkualitas.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Komisi XI, Shohibul Imam, turut hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut. Komisi XI DPR RI memiliki lingkup tugas yang berkaitan dengan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Melalui workshop ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa semakin kuat dalam mendorong tata kelola keuangan yang akuntabel, meningkatkan kemandirian desa, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa.