 Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Hotel Tyara.){kind=link}
Ciamis, galuh.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Hotel Tyara, Sabtu (27/9/2025).
Acara ini diikuti jajaran pengawas pemilu, pemda, partai politik, organisasi kepemudaan, pramuka, akademisi, hingga tokoh masyarakat, sebagai wujud kolaborasi menjaga demokrasi di daerah.
Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuryanto, menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memperkuat peran Bawaslu sebagai garda depan demokrasi.
“Mustahil Bawaslu bekerja optimal tanpa dukungan stakeholder. Kami mohon komitmen semua pihak agar pengawasan pemilu di Ciamis semakin kuat, adil, dan transparan,” ujarnya.
Widodo juga menyinggung dinamika politik nasional, termasuk wacana pemisahan kembali Pemilu dan Pilkada pada 2029.
Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi sejak dini oleh pengawas pemilu di daerah.
Ketua Bawaslu Ciamis, Jajang Miftahudin, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk menyatukan langkah menghadapi agenda demokrasi lima tahun mendatang.
“Jika Pemilu dan Pilkada 2029 benar-benar dipisah, maka tantangan pengawasan akan semakin kompleks. Karena itu, kita harus bersiap sejak sekarang. Membangun sinergi dengan seluruh stakeholder agar pengawasan berjalan efektif,” tegasnya.
Jajang menambahkan, pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu semata. Melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat, partai politik, lembaga legislatif, pemda, hingga kalangan akademisi.
“Pemilu yang demokratis tidak lahir dari kerja sepihak. Semua pihak harus menjauhkan diri dari politik transaksional, mengedepankan integritas, dan memperkuat partisipasi publik. Dengan begitu, kita bisa menghadirkan demokrasi yang bersih, jujur, dan mencerminkan aspirasi rakyat,” katanya.
Fokus Utama Penguatan Kelembagaan Bawaslu
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Ciamis sekaligus Ketua Panitia, Fitri Lisnawati, menjelaskan bahwa kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu. Sekaligus memperluas jejaring dengan stakeholder eksternal.
Ada lima fokus utama penguatan kelembagaan yang dipaparkan, yaitu:
Penyelenggara Pemilu: membangun profesionalitas, integritas, dan kemampuan manajerial jajaran pengawas.
Lembaga Legislatif (DPR & DPRD): memberikan masukan regulasi dan kebutuhan hukum pemilu.
Organisasi Pemantau & Masyarakat Sipil: memperkuat pengawasan partisipatif dan edukasi publik.
Akademisi: menyediakan kajian berbasis data untuk evaluasi kebijakan pemilu.
Masyarakat & Pemilih: meningkatkan kesadaran partisipasi dalam menjaga demokrasi.
“Tema kegiatan ini adalah Memperkuat Bawaslu Melalui Kolaborasi dengan Stakeholder untuk Pemilu yang Demokratis. Harapannya, pengawasan pemilu bukan hanya tugas internal Bawaslu, melainkan gerakan bersama masyarakat,” terang Fitri.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi hingga Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang menyoroti tantangan regulasi, urgensi partisipasi publik. Serta strategi menghadapi kompleksitas pemilu mendatang.
“Penguatan kelembagaan adalah investasi demokrasi. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita bisa memastikan Pemilu dan Pilkada mendatang berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi