CIAMIS, galuh.id – Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menyoroti persoalan politik uang dalam Pemilu 2024. Ia menilai pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikan Agun saat diwawancarai usai kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Aula Hotel Tyara Ciamis, Senin (26/10/2026).
Agun mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam masa reses dengan mengangkat tema kesiapan masyarakat menghadapi Pemilu 2029. Ia bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena menilai masyarakat perlu mendapatkan pendidikan politik yang memadai agar mampu menentukan pilihan secara rasional.
Menurut Agun, Pemilu 2024 masih diwarnai persoalan politik uang. Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi pilihan masyarakat, bahkan membuat calon yang memiliki pengalaman dan rekam jejak pengabdian harus bersaing dengan faktor materi.
“Pemilu 2024 yang lalu itu, menurut saya, pemilu yang sungguh-sungguh tidak berintegritas. Pemilu yang marak dengan politik uang,” ujar Agun.
Ia menyoroti dinamika pemilihan di daerah pemilihan Jawa Barat X, yang menurutnya menunjukkan peredaran uang dalam kontestasi politik. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian Agun terhadap pelaksanaan pemilu yang perlu dilihat bersama dengan data dan temuan dari pihak berwenang.
Agun menegaskan, pendidikan pemilih harus menjadi perhatian serius karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan dalam demokrasi. Masyarakat perlu memahami bahwa suara mereka menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Ia juga menaruh perhatian terhadap generasi muda, termasuk generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurutnya, perubahan ruang interaksi masyarakat dari ruang publik fisik ke platform digital menuntut penguatan literasi politik dan demokrasi.
Agun menilai, generasi muda perlu dibekali pemahaman mengenai Pancasila, kewarganegaraan, dan demokrasi agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia pun mendorong agar pendidikan pemilih menjangkau pelajar SMA dan SMK serta mahasiswa. Melalui kolaborasi dengan KPU, ia berharap kelompok pemilih muda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu.
Menurutnya, materi pendidikan pemilih perlu disampaikan dengan pendekatan yang relevan bagi generasi muda, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan komunikasi yang dekat dengan keseharian mereka.
Agun menjelaskan, masyarakat perlu memahami konsekuensi apabila tidak menggunakan hak pilih. Sebab, keputusan untuk tidak berpartisipasi juga dapat berdampak terhadap arah pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang mereka terima.
“Kalau Anda tidak memilih, Anda juga menciptakan ketidakpastian, bahkan mungkin keburukan untuk kehidupan Anda sendiri selama lima tahun ke depan,” tegasnya.
Ia berharap, pendidikan pemilih berkelanjutan dapat mendorong masyarakat memilih calon pemimpin berdasarkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan integritas, bukan karena iming-iming materi.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas pertimbangan dalam menentukan pilihan.
Agun menegaskan, pendidikan politik perlu dilakukan sejak dini agar masyarakat semakin menyadari bahwa pemilu merupakan sarana untuk menentukan masa depan sekaligus mendorong perbaikan kehidupan masyarakat melalui pemerintahan yang bertanggung jawab.