“Jika ada yang mengajukan ke BAZNAS, itu khusus untuk yang bersifat mendesak, seperti misalnya rumah yang terdampak bencana alam,” jelasnya.
Sedangkan pengajuan kepada DPRKPLH dan Dinsos, menurut Aris proses pengajuannya harus terencana dari tahun-tahun sebelumnya.
Pengajuan melalui kedua dinas tersebut terlebih dahulu harus masuk pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk tahun 2023.
Aris juga menyampaikan besaran bantuan ketiga stakeholder itu berbeda nominalnya, yaitu Dinsos mematok RP.15 juta dan Baznas Rp.10 juta.
“DPRKLH bantuan stimulannya lebih besar daripada Dinsos yang mematok Rp.15 juta dan Baznas Rp.10 juta,” ungkap Aris.
Kemudian, untuk penerima bantuan Rutilahu itu menurut Aris, yaitu peruntukannya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.
“Target penerima Rutilahu baik program dari pusat maupun provinsi, yaitu khusus untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah,” jelas Aris.
 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melakukan kolaborasi kesamaan data){kind=link}