Bantuan Rutilahu 2023, Pemkab Ciamis Lakukan Kolaborasi Kesamaan Data

Berita Ciamis, galuh.id – Bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis melakukan kolaborasi kesamaan data. Kepala Dinas Permukiman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Taufik Gumelar, melalui Kabid Perumahan dan Permukiman, Aris Taufik Abadi membenarkan hal tersebut. Menurut Aris, saat ini para stakeholder telah menyepakati untuk bersama membangun kolaborasi mulai dari kesamaan data. “Dinas Sosial, DPRKLH dan Baznas telah sepakat untuk bersama membangun kolaborasi mulai dari kesaman data,” ungkap Aris, Jumat (2/9/2022). Kemudian Aris juga menyampaikan, selain sepakat menyamakan data, pihaknya juga akan menyebar jika ada pengusulan tahun berikutnya. Untuk Tahun Anggaran 2023, Aris menjelaskan, Rutilahu masih dalam tahap perencanaan para Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jawa Barat (Jabar), menurut Aris sudah tutup sejak Juni 2022 kemarin. “Rutilahu 2023 anggaran APBD Kabupaten Ciamis masih dalam tahap perencanaan, sedangkan untuk APBD Provinsi Jabar tutup sejak Juni 2022,” jelasnya. Bantuan Rutilahu 2022 Masih Berjalan Aris menjelaskan, untuk penyaluran bantuan Rutilahu tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Ciamis masih berjalan. “Untuk tahun 2022 pelaksanaan bantuan Rutilahu dari Pemprov Jabar, DAK, dan APBD Kabupaten masih berjalan,” jelas Aris. Namun Aris juga menyampaikan, bahwa untuk alokasi Rutilahu dari APBD Perubahan tahun 2022 belum dapat. Aris juga menyampaikan, pengajuan Rutilahu bukan hanya kepada DPRKPLH saja, tetapi bisa juga kepada Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Ciamis. Hal tersebut menurut Aris agar pelaksanaan pembangunan Rutilahu dapat seluruhnya terealisasi, sehingga pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dan Baznas Ciamis. Namun, menurut Aris, khusus untuk pengajuan bantuan Rutilahu melalui Baznas Kabupaten Ciamis yang bersifat mendesak seperti karena terdampak bencana alam. “Jika ada yang mengajukan ke BAZNAS, itu khusus untuk yang bersifat mendesak, seperti misalnya rumah yang terdampak bencana alam,” jelasnya. Sedangkan pengajuan kepada DPRKPLH dan Dinsos, menurut Aris proses pengajuannya harus terencana dari tahun-tahun sebelumnya. Pengajuan melalui kedua dinas tersebut terlebih dahulu harus masuk pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk tahun 2023. Aris juga menyampaikan besaran bantuan ketiga stakeholder itu berbeda nominalnya, yaitu Dinsos mematok RP.15 juta dan Baznas Rp.10 juta. “DPRKLH bantuan stimulannya lebih besar daripada Dinsos yang mematok Rp.15 juta dan Baznas Rp.10 juta,” ungkap Aris. Kemudian, untuk penerima bantuan Rutilahu itu menurut Aris, yaitu peruntukannya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. “Target penerima Rutilahu baik program dari pusat maupun provinsi, yaitu khusus untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah,” jelas Aris. Namun, Aris juga menyampaikan terdapat syarat lainnya yaitu tanah mutlak milik sendiri bukan milik orang lain. “Selain penerima sesuai kategori yakni berpenghasilan rendah, tanahnya pun harus milik sendiri bukan menumpang atau ngontrak,” jelas Aris. Aris juga memberikan solusi, jika penerima tidak memiliki tanah sendiri, maka masyarakat dapat membantu secara swadaya agar memiliki tanah sendiri. Pelaksanaan Perbaikan dan Pembangunan Secara Swadaya Sedangkan dalam proses pelaksanaan perbaikan dan pembangunan bantuan Rutilahu, mekanismenya secara swadaya oleh warga setempat. Menurut Aris, awalnya dari usulan yang pengajuannya kepada bupati atau gubernur mengenai peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. “Mulai dari pengajuan usulan kepada bupati atau gubernur mengenai peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di masing-masing daerah,” jelas Aris. Kemudian Aris menyampaikan, untuk warga yang ingin memperoleh bantuan bisa melalui media, organisasi kemasyarakatan maupaun Pemerintah Desa/kelurahan setempat. Menurut data, saati ini terdapat sebanyak 24.774 unit rumah yang tidak layak huni, dan yang telah dibangun tahun 2020 sebanyak 1.901 unit. Pada tahun berikutnya yaitu 2021 menurut Aris, terdapat peningkatan pembangunan rumah, yaitu sebanyak 2.063 unit. “Iya tahun 2021 meningkat, pembangunan rumah sebanyak 2.063 unit sehingga ada peningkatan dari tahun sebelumnya,” jelas Aris. Namun Aris menyampaikan, pembangunan rumah mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 yaitu hanya sebanyak 1.141 unit. “Pada tahun 2022 tercatat dalam perencanaannya yaitu sebanyak 1.141 unit yang telah dan akan dibangun,” ungkap Aris. Kemudian, Aris juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya memberikan bantuan dana stimulant, sehingga agar sukses pembangunannya membutuhkan sinergitas semua element. Menurut Aris, peran serta Pemerintah Desa sangat penting dalam pembangunan Rutilahu, karena harus menggerakan masyarakat untuk gerakan gotong royong.(GaluhId/Ardiansyah)

Bantuan Rutilahu 2023, Pemkab Ciamis Lakukan Kolaborasi Kesamaan Data

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

Yana D Putra Siap Kembali Dampingi Herdiat Sunarya di Pilkada Ciamis 2024

BPBD Ciamis Imbau Warga Waspada Longsor saat Musim Hujan

Nilai IID Menurun, Bappeda Sebut Ciamis Masih Daerah Inovatif

Ciamis Dipilih Sebagai Tempat Istirahat Istimewa Event Cycling de Jabar

Tebing Longsor, Rumah Janda di Panumbangan Ciamis Terancam

Artikel Terkait