CIAMIS, galuh.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan melakukan pemetaan wilayah terdampak kekeringan sekaligus mengintensifkan distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, mengatakan pemetaan dilakukan melalui asesmen lapangan sebagai dasar penentuan prioritas penyaluran bantuan air bersih agar tepat sasaran.
“BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Setiap laporan dari desa langsung kami tindak lanjuti melalui asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat, sehingga distribusi air bersih dapat dilakukan secara cepat dan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Ani Supiani.
Berdasarkan data BPBD hingga Juli 2026, kekeringan telah berdampak pada 3 kecamatan, 6 desa, dan 11 dusun di Kabupaten Ciamis. Sebanyak 1.822 kepala keluarga (KK) atau 2.973 jiwa tercatat membutuhkan bantuan pasokan air bersih.
Wilayah yang telah menerima distribusi air bersih meliputi Kecamatan Banjarsari, yakni Desa Kawasen dan Desa Cibadak, Kecamatan Banjaranyar yang mencakup Desa Banjaranyar, Cigayam, dan Cikaso, serta Kecamatan Cidolog di Desa Janggala. Penyaluran dilakukan setelah petugas BPBD menyelesaikan asesmen terhadap kondisi sumber air dan jumlah warga terdampak di masing-masing lokasi.
Hasil asesmen menunjukkan kondisi sumber air di setiap wilayah berbeda-beda. Di beberapa lokasi masih terdapat mata air maupun sumur dengan jarak sekitar 300 meter hingga 2 kilometer dari permukiman.
Namun, sebagian besar sumber air mengalami penurunan debit, bahkan kualitas airnya tidak lagi layak dikonsumsi sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Di sejumlah wilayah lainnya, sumur warga juga mulai mengering sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Ciamis telah menyalurkan 75.000 liter air bersih menggunakan 8 unit tangki ke berbagai wilayah terdampak. Distribusi dilakukan secara bertahap sesuai hasil asesmen serta tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ani Supiani menegaskan BPBD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, relawan, serta berbagai pihak terkait agar penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan lebih cepat apabila wilayah terdampak bertambah.
“Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama musim kemarau. Apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih, segera laporkan kepada pemerintah desa atau BPBD sehingga dapat segera dilakukan asesmen dan penanganan,” katanya.
Ia menambahkan, BPBD akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan memperbarui data wilayah terdampak sebagai langkah antisipasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama periode kekeringan berlangsung. (GaluhID/Tegar)