Ciamis, galuh.id – Ketua Forum Peduli Pembangunan Desa (FP2D) Kabupaten Ciamis, Ustad Dede Surachman, menilai ada indikasi penyimpangan pengelolaan Bumdes Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis.
Indikasi penyimpangan yang mencolok adalah tidak ada transparansi pengelolaan keuangan dan kelembagaan.
Ada kesan Bumdes hanya dikuasai segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan di Desa Panyingkiran. Ini bukan contoh yang baik bagi masyarakat Panyingkiran.
“Saya atas nama masyarakat akan turut berpartisipasi mengawasi agar Bumdesa Panyingkiran menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai carut marut kelembagaan Bumdes menjadi beban kepala desa berikutnya,” ujar Ustad Dede Surachman dalam audiensi di kantor DPMPD Kabupaten Ciamis, Kamis (19/12/2019).
Menurut Dede, pengelolaan Bumdes Panyingkiran masih menyisakan banyak kejanggalan baik pengurus maupun keuangan.
“Kinerja Bumdes belum bisa menyentuh masyarakat karena kompetensi pengurus yang tidak standard. Pengelolaan keuangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat juga tidak bisa diukur kinerjanya,” ujar Dede.
Sekretaris DPMPD Kabupaten Ciamis, Dian Budiyana, saat menerima rombongan audiensi FP2D Kabupaten Ciamis, mengatakan, masalah Bumdes sedang didata ulang keberadaannya.
Sesuai visi dan misi Bupati Ciamis, keberadaan Bumdes harus punya daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berterimakasih atas peran serta FP2D Ciamis yang sudah menyampaikan adanya dugaan penyimpangan Bumdes.
Kami akan telusuri semua Bumdes apakah sudah sesuai dengan aturan. Ke depan peran Bumdes akan didorong agar berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dian.
Ketua Bumdes Desa Penyingkiran, Maman, ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah kelembagaan sedang ditata karena ini baru terbentuk. Sedangkan masalah transparansi keuangan juga sedang proses perbaikan program.
“Saya belum bisa komentar banyak karena saya baru terpilih menjadi ketua Bumdes. Jadi kalau ada kritikan masyarakat soal Bumdes belum bisa menjawab,” ujar Maman. (Maisyara/GaluhID)