Berita Banjar, galuh.id – Pengamat politik di Kota Banjar, Jawa Barat, Dr. Asep Mulyana menilai situasi politik di daerahnya sudah mulai memanas, terutama persaingan antara dua partai besar yaitu Golkar dan PDI Perjuangan.
Asep menilai, kebersamaan Golkar-PDIP berdampak buruk bagi demokrasi substantif, yang mensyaratkan kontrol publik dalam urusan-urusan pemerintahan.
“Ya, kita memang perlu pemerintah yang kuat, tapi juga butuh oposisi yang tak lemah,” kata Asep yang baru menuntaskan studi doktoralnya pada prodi S3 Ilmu Politik UGM, Selasa (19/3/2024).
“Supaya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pemerintah tetap di jalur yang benar, sesuai dengan aspirasi rakyat dan kebutuhan publik,” tambahnya.
Menurutnya, pada Pilkada 2024 nanti, sangat baik jika Golkar dan PDIP tidak berkoalisi untuk merebut pemerintahan, agar tercipta keseimbangan kuasa antara pemerintah dan oposisi.
“Pengalaman 20 tahun Kota Banjar mestinya jadi pelajaran bagi kita semua bahwa dengan koalisi 2 partai besar, pemerintahan mungkin bisa efektif,” katanya.
“Tapi hal itu meniadakan kontrol dan pengawasan yang efektif atas kuasa pemerintahan,” sambungnya.
Apabila dalam Pilkada tahun ini Golkar dan PDIP tetap berkoalisi, Asep berharap semua partai di luar dua partai besar itu dapat membentuk satu koalisi yang solid, sehingga tetap ada keseimbangan kuasa.
“Meski kondisi seperti itu sepertinya akan menjadi hal yang mustahil jika Golkar dan PDIP masih tetap berkoalisi,” ujarnya.
