Berita Nasional, galuh.id – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja menteri dalam jajaran kabinetnya.
Dia menilai, kinerja menteri yang dimaksud yakni tak bisa bekerja cepat dan di luar kebiasaan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, bukan hanya penanganan dari aspek kesehatan saja. Melainkan juga kaitannya dalam perekonomian dan penyaluran bantuan sosial.
Berdasarkan hal tersebut, Jokowi hembuskan wacana reshuffle atau perombakan kabinet.
Pernyataan itu terlihat dalam video yang diunggah oleh pihak Istana Kepresidenan di media sosial, pada Minggu lalu, (28/06/2020).
Di sisi lain, tak hanya merombak kabinet, Jokowi juga menyatakan kemungkinan adanya pembubaran lembaga. Namun, dirinya tak menjelaskan lembaga apa yang berpotensi untuk dibubarkan.
“Langkah apapun yang luar biasa akan saya lakukan, bisa membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle,” ujar Presiden Jokowi dengan nada kesal seperti dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden.
Sementara itu, Jokowi juga tampak kesal karena kinerja menteri dari sejumlah kementerian terlihat lambat dalam melakukan belanja anggaran.
Padahal, anggaran penanganan Covid-19 sudah disiapkan dengan nilai triliunan.
“Anggaran kesehatan misalnya, sudah disiapkan Rp 75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1,35 persen yang sudah terserap,” ucapnya.
Selanjutnya, dia meminta agar menteri terkait segera melakukan belanja sektor kesehatan, seperti pembayaran tunjangan dokter dan tenaga medis.
Jokowi juga menyinggung soal penyaluran bantuan sosial yang terkesan lambat. Dia menekankan, penyaluran bantuan harus bisa menyentuh 100 persen masyarakat yang membutuhkan.
Kinerja Menteri di Bidang Ekonomi
Sedangkan dalam bidang ekonomi, Jokowi mendorong agar stimulus bisa segera direalisasikan, khususnya untuk pelaku UMKM.
“Bantuan ini harus segera diberikan. Tanpa menunggu pelaku ekonomi tumbang lebih dulu,” katanya.
Presiden pun mengaku siap menerbitkan payung hukum baru bagi menteri-menterinya demi memperlancar penanganan Covid-19.
Baik dari sisi kesehatan, ekonomi, atau sosial. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Jokowi bahkan mengaku siap menerbitkan Perppu baru bila diminta.
“Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana (krisis) ini harus ada. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya,” jelas Jokowi.
Lebih lanjut lagi, Jokowi juga menyayangkan, tidak adanya suasana krisis dalam kinerja menteri-menterinya.
Dia pun mengutip laporan OECD yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia bisa merangsek minus 6-7,6 persen.
“Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan kita bisa nyungsep ke angka minus 5 persen, kita memang betul-betul harus ngerti ini,” ungkapnya.
Dia menuturkan, jangan terlalu linear dan menganggap ini normal. Menurutnya sangat bahaya jika hal tersebut masih dianggap normal dan biasa-biasa saja. (GaluhID/Maulana)
