.){kind=link}
TASIKMALAYA, galuh.id – Mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menyampaikan sejumlah catatan terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Meski mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, mitra berharap sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) dievaluasi karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya perubahan ketentuan jumlah relawan, skema insentif kader, hingga perlunya penyesuaian kebijakan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Perwakilan mitra MBG Ciamis, Robi Tamzil, menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan program pemenuhan gizi masyarakat tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggagas program MBG.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah memberikan program yang begitu mulia ini. Terima kasih juga kepada Pak Kaban, pimpinan BGN. Semoga BGN sekarang bisa lebih baik,” ujar Robi saat ditemui di salah satu kafe dan restoran di Kota Tasikmalaya, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, Robi berharap Kepala BGN membuka ruang evaluasi terhadap sejumlah ketentuan yang saat ini diterapkan. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan kemampuan operasional setiap daerah.
Pasalnya, masing-masing wilayah memiliki tantangan berbeda, mulai dari biaya operasional, jumlah penerima manfaat, kondisi geografis, hingga kebutuhan tenaga kerja.
Menurut Robi, ketentuan yang secara administratif terlihat ideal belum tentu mudah diterapkan ketika berhadapan dengan kondisi nyata di lapangan.
BGN Diminta Turun Langsung, Jangan Hanya Mengandalkan Laporan
Salah satu hal yang menjadi harapan mitra adalah kehadiran tim asistensi BGN untuk melihat secara langsung aktivitas dapur MBG. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pelaksana program.
Selama ini, informasi mengenai kondisi dapur lebih banyak disampaikan melalui laporan mitra, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI), maupun kepala dapur.
Robi menilai, laporan tersebut perlu dilengkapi dengan pemantauan langsung oleh tim BGN bersama Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah memiliki bahan pembanding untuk menilai kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan kondisi operasional sebenarnya.
“Biar tahu situasi kondisi di lapangan yang sebenarnya. Biar balance antara operasional dengan produksi,” tegasnya.
Ia juga berharap tersedia jalur komunikasi dan pelaporan yang jelas melalui kelembagaan terkait. Dengan begitu, berbagai persoalan yang muncul di daerah dapat disampaikan secara terstruktur dan menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan baru diterapkan.
Bagi mitra, kehadiran pemerintah di lapangan bukan sekadar kunjungan formalitas. Dialog langsung dengan para pelaksana diperlukan agar pembuat kebijakan memahami hubungan antara kebutuhan produksi, beban operasional, dan ketentuan yang harus dipenuhi setiap dapur.
Perubahan Jumlah Relawan hingga Insentif Kader Jadi Sorotan
Selain persoalan pengawasan, perubahan petunjuk teknis juga menjadi perhatian mitra MBG. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan jumlah relawan yang mengharuskan mitra kembali menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan ketentuan terbaru.
Padahal, relawan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas dapur, mulai dari persiapan bahan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Perubahannya ada di beberapa situasi dan kondisi. Salah satunya perubahan jumlah relawan, itu menjadi dilema bagi kami selaku mitra,” jelasnya.
Persoalan lainnya menyangkut perubahan skema insentif kader atau PIC kader 3B.
Robi menjelaskan, dalam ketentuan sebelumnya yang merujuk pada Juknis 401, insentif kader dihitung sebesar Rp1.000 per ompreng. Namun, dalam skema terbaru, perhitungannya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat pada masing-masing titik layanan.
Perubahan tersebut dinilai perlu dicermati karena setiap kader memiliki jumlah titik layanan dan penerima manfaat yang berbeda. Kondisi ini membuat besaran insentif yang diterima tidak lagi sama dan dalam sejumlah situasi berpotensi lebih rendah dibandingkan skema sebelumnya.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan besaran insentif. Mitra juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para kader, sementara ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya terus mengalami penyesuaian.
“Ini sangat perlu kami sampaikan. Mitra perlu masif untuk memberikan sosialisasi, tapi aturannya terus berubah,” ujarnya.
Situasi tersebut membuat mitra membutuhkan kepastian regulasi. Sebab, setiap perubahan kebijakan tidak hanya berdampak terhadap administrasi, tetapi juga memengaruhi perencanaan tenaga kerja, pembagian tugas, hingga keberlangsungan operasional dapur.
Bukan Menolak Aturan, Mitra Minta Ada Ruang Evaluasi
Robi menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan bukan merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan BGN. Pihaknya memahami bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan agar pelaksanaan program MBG semakin tertata dan tepat sasaran.
Namun, pembenahan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi para pelaksana di daerah. Kebijakan yang diterapkan perlu mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, mitra, relawan, kader, serta penerima manfaat.
Ia berharap BGN bersedia mengkaji kembali sejumlah ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Proses evaluasi juga diharapkan melibatkan pihak-pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan pelaksanaan program.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersusunnya aturan maupun besarnya anggaran yang dialokasikan. Kelancaran produksi, kecukupan tenaga kerja, keberlangsungan operasional, serta kualitas pelayanan kepada penerima manfaat juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Saya berdoa, mohon untuk jadi pertimbangan dan dikaji ulang,” pungkas Robi.
Mitra berharap program MBG tetap berjalan dan semakin baik ke depan. Namun, kepastian regulasi, kebijakan yang adaptif, serta keterlibatan pelaksana dalam proses evaluasi dinilai menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan program.
Dengan demikian, tujuan besar pemenuhan gizi nasional dapat tercapai tanpa mengabaikan kondisi dan keberlangsungan para pihak yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di daerah.