Optimalisasi PAD, Ciamis Dirikan Tim Penelusur Kendaraan KTMDU

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Ciamis, galuh.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis bersama Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat akan membentuk tim penelusur khusus di setiap kecamatan.

Langkah ini untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyasar Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau kendaraan bodong.

Kepala P3DW Ciamis, Adun Abdullah Syafi’i, mengatakan pembentukan tim merupakan hasil kolaborasi dengan Bapenda Jawa Barat dan Bapenda Ciamis.

“Kita akan bahu-membahu mengoptimalkan PAD dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Tim penelusur ini bertugas di tiap kecamatan untuk menyasar kendaraan KTMDU,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).

- Advertisement -

Menurut Adun, pembiayaan tim di lakukan melalui skema cost sharing antara Bapenda Jabar dan Bapenda Ciamis, menggunakan persentase dari Opsen PKB dan BBNKB.

Nantinya, di setiap kecamatan akan ditempatkan satu petugas khusus yang bertugas menelusuri kendaraan bodong atau KTMDU.

Berdasarkan data, jumlah kendaraan KTMDU di Kabupaten Ciamis mencapai sekitar 40 ribu unit. Namun, berkat program pengampunan pajak Gubernur Jawa Barat, angka tersebut berhasil di tekan hingga 50 persen.

“Sejauh ini, masyarakat Ciamis cukup taat membayar pajak kendaraan. Sekitar 74 persen kendaraan sudah melunasi kewajiban. Bahkan, Ciamis menempati peringkat keenam di Jawa Barat dalam pembelian kendaraan bermotor,” jelas Adun.

- Advertisement -

Ia menambahkan, tingginya angka pembelian kendaraan bermotor menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD Ciamis.

Adun juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program pengampunan pajak yang akan berakhir pada 30 September 2025. (GaluhID/Tegar)

Editor: Evi

- Advertisement -
Berita Terbaru

Unik! Warga RT 23 Desa Cibadak Ciamis Gelar Pemilihan Ketua RT Layaknya Pemilu

Warga RT 23 Dusun Mekarsari, Desa Cibadak, menggelar pemilihan Ketua RT pada 31 Juli 2026 dengan konsep mirip Pemilu. Ucu Rahmat terpilih sebagai Ketua RT setelah meraih suara terbanyak. Konsep pemilihan ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan dan transparansi, serta melibatkan partisipasi langsung warga. Biaya pemilihan berasal dari kas RT dan donatur.

Artikel Terkait