 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Ciamis berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis dalam agenda Penyampaian Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Tumenggung Wiradikusumah DPRD Ciamis, Kamis (25/6/2026).
Bupati Herdiat menegaskan bahwa raihan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Raihan WTP yang ke-13 ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Kami terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan bahwa realisasi APBD Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif, khususnya dalam aspek kemandirian fiskal daerah. Di tengah kebijakan rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diberlakukan pemerintah pusat dan berdampak pada banyak daerah, Kabupaten Ciamis justru mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
PAD Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 tercatat meningkat lebih dari 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Bupati, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya optimalisasi potensi daerah, termasuk digitalisasi sistem retribusi dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian serta pariwisata.
“Peningkatan PAD ini menunjukkan bahwa Ciamis semakin mandiri dalam membiayai pembangunan daerah. Ke depan, berbagai potensi yang dimiliki akan terus dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Pada agenda lanjutan berupa Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, seluruh fraksi yang terdiri dari PDI Perjuangan, PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PPP, dan NasDem menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemkab Ciamis.
Kesembilan fraksi juga menyatakan persetujuannya agar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dibahas pada tahapan berikutnya.
Menanggapi berbagai masukan dari DPRD, khususnya terkait realisasi bantuan sosial, Bupati Herdiat menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Pemkab Ciamis, kata dia, berkomitmen memanfaatkan integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan guna meminimalkan kesalahan data dan memastikan masyarakat yang berhak dapat menerima manfaat secara optimal.
Menutup rapat paripurna, Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun mendatang akan tetap berfokus pada program-program kerakyatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bersama DPRD sebagai mitra strategis, mari kita wujudkan Kabupaten Ciamis yang tangguh, adaptif, dan mandiri secara fiskal, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)