Ciamis, galuh.id – PPDI Ciamis menegaskan tidak ada unsur pelecehan terhadap wartawan dalam potongan video pernyataan Kuwu Ibro yang viral dan menimbulkan salah tafsir publik, sehingga memicu reaksi dari sejumlah insan media.
Persoalan video pernyataan Kepala Desa Mekarmukti, Asep Ari atau Kuwu Ibro, dalam acara SILATKAB yang sempat viral dan memicu salah tafsir di publik akhirnya mendapat klarifikasi resmi.
Potongan video tersebut sebelumnya menuai reaksi luas hingga mendorong sejumlah insan media melaporkannya ke Polres Ciamis.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PPDI Ciamis Ahmad Himawan bersama Kades Karangkamulyan Uus Uswandi dan Kades Utama Aef Zaman mendampingi Kuwu Ibro bertemu Kanit Reskrim Polres Ciamis, Selasa (25/11/2025).
Kedatangan mereka bertujuan memberikan penjelasan menyeluruh terkait konteks sebenarnya dari video yang menjadi polemik.
Ahmad Himawan, yang akrab dengan sapaan Mas Ahim, menegaskan bahwa video yang viral telah dipotong sehingga tidak menampilkan pernyataan Kuwu Ibro secara utuh.
“Video itu digoreng di media sosial. Setelah kami melihat versi lengkapnya, jelas bahwa ucapan Kuwu Ibro tidak ditujukan kepada wartawan secara umum. Melainkan kepada oknum yang dugaan melakukan intimidasi dan pemerasan,” ujarnya.
“Sayangnya, video yang tersebar justru menjadi bahan bully dan intimidasi kepada saudara kami,” sambungnya.
Video Viral Kuwu, PPDI Komitmen Luruskan Fakta
Mas Ahim menambahkan bahwa Kuwu Ibro telah beberapa kali menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada awak media.
“Kami sepakat permintaan maaf beliau sudah cukup. Kami juga memastikan PPDI dan APDESI tetap bersinergi dengan rekan media. Jika perlu tabayun atau dialog lanjutan, kami sangat terbuka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa PPDI dan APDESI tidak membela pihak yang salah. Namun berkomitmen meluruskan fakta agar tidak terjadi pembunuhan karakter.
“Kami yakin tidak ada sedikit pun niat melecehkan wartawan. Yang kami soroti adalah oknum yang dugaan sering melakukan pemerasan terhadap pemdes. Ini bukan soal profesi wartawan, tapi perilaku yang mencederai etika jurnalistik,” tambahnya.
Mas Ahim juga membuka kemungkinan digelarnya SILATKAB jilid II apabila penindakan terhadap oknum tersebut belum memberikan efek jera.
Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan komitmen PPDI dan APDESI untuk menjaga hubungan harmonis dengan media.
“Kami menghormati wartawan sebagai mitra dalam fungsi kontrol sosial. Kami ingin pemerintah desa dan media semakin solid, saling mendukung, dan tetap profesional,” tegasnya.
Upaya APDESI Redam Polemik Video Kades
Lebih lanjut, ia mengingatkan insan media agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi wartawan untuk kepentingan pribadi.
“Kami memiliki cukup bukti terkait oknum tersebut. Namun karena mereka juga punya keluarga, kami belum menempuh jalur hukum. Jika provokasi atau pelecehan masih berlanjut, langkah hukum tentu akan kami pertimbangkan,” katanya.
Sementara itu, Kades Karangkamulyan sekaligus pengurus APDESI Ciamis, Uus Uswandi, menyatakan bahwa kehadiran mereka di Polres Ciamis merupakan bentuk dukungan moral sekaligus upaya meluruskan akar persoalan.
“Kami mendampingi rekan kami bukan untuk membenarkan yang salah. Tetapi karena kami memahami persis duduk persoalannya. Ini harus menjadi evaluasi bersama, baik bagi perangkat desa maupun media,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa APDESI selama ini menjalin hubungan baik dengan organisasi wartawan di Ciamis.
“Kami ini pelayan masyarakat. Semua yang kami lakukan harus memberi manfaat. Peristiwa ini menjadi pelajaran agar komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa dan media semakin baik ke depan,” tuturnya.
Uus berharap pertemuan klarifikasi di Polres Ciamis menjadi langkah awal meredam polemik akibat video viral SILATKAB.
“Kami PPDI, APDESI, dan Kuwu Ibro berharap klarifikasi ini bisa memperbaiki hubungan semua pihak dan mengembalikan fokus pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi