Berita Ciamis, galuh.id – Wabup Ciamis Yana D Putra mengikuti rakor virtual kesiapan vaksinasi Covid-19 dengan Mendagri di ruang Oproom Setda Ciamis, Selasa (5/1/2021).
Mendagri Tito Karnavian membuka langsung rapat dengan didampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Doni Monardo di Sasana Bhakti Praja Kemendagri.
Semua kepala daerah, gubernur, bupati/walikota serta Kepala Dinkes seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2020.
Yaitu tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinisasi. Dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease (COVID) tahun 2021.
”Juga untuk memberikan dukungan serta fasilitas. Dalam percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi,” katanya.
Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan kegiatan vaksinasi akan dilakukan 2 periode. Prioritas pertama pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.
Periode pertama, Januari sampai April 2021 dengan tujuan 1,6 juta petugas kesehatan serta 17,4 juta Petugas Publik dan 21,5 juta lansia.
Target Penyuntikan Vaksin Covid-19
Periode kedua, April 2021 sampai Maret 2022. Tujuannya kepada 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,1 juta masyarakat lainnya.
”Pendistribusian vaksin telah mulai sejak tanggal 4 januari. Target 7 Januari 2021 semua vaksin sudah tersebar di 34 provinsi,” kata Budi.
Rencana penyuntikan perdana akan mulai tanggal 13 Januari 2021 oleh pejabat publik pusat seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima.
”Kemudian pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan para tokoh agama dengan menyiarkannya secara langsung,” jelasnya.
Selanjutnya pada tanggal 14 dan 15 Januari 2021 menyusul 10 perwakilan daerah termasuk kepala daerah dan forkopimda di 34 provinsi.
Tujuannya, kata Menkes, untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik.
Kepala BNPB Doni Monardo menekankan kepada masyarakat tetap mematuhi prokes meski telah melaksanakan vaksinasi. Mengingat kasus aktif nasional akhir-akhir ini meningkat.
Jangan sampai, kata dia, masyarakat menganggap dengan adanya vaksin permasalahan sudah selesai.
“Vaksinasi bukan satu-satunya cara terlepas dari Covid-19. Kepatuhan prokes harus tetap konsisten,” katanya.
Doni pun mengintruksikan agar membentuk posko hingga sistem pemerintahan terkecil. Dengan mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk posko terpadu sampai tingkat RW/RT. (GaluhID/Aldi)
