19 Desa/Kelurahan di Banjar Masuk Kategori Permukiman Kumuh

Berita Banjar, galuh.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar Jawa Barat mencatat ada 158 RT dari 19 Desa/Kelurahan di wilayahnya yang masuk dalam kategori permukiman kumuh. "Dari 25 Desa/Kelurahan di Banjar, ada 158 RT di 19 Desa yang masuk kategori permukiman kumuh," kata Kabid Perumahan dan Permukiman DLH Kota Banjar Otong Suhaya, Jumat (3/2/2023). Sebanyak 158 RT (Rukun Tetangga) di 19 Desa/Kelurahan itu setara dengan luas wilayah 183,95 hektare dari total luas Kota Banjar 13.171,000 hektare. Otong menyebut, jumlah luasan kategori permukiman kumuh di Kota Banjar saat ini mengalami penurunan 0,8 hektare di wilayah Desa Waringinsari. "Tahun lalu (2022) luasannya mencapai 84,75 hektare," ujarnya. Adapun wilayah yang masuk kategori tersebut antara lain Desa Balokang seluas 8,50 hektare, Desa dan Binangun 13,19 hektare. Kemudian yang lainnya yaitu Desa Jajawar 5,30 hektare, Desa Karyamukti 5,10 hektare. Desa Kujangsari 13,82 hektare. Selanjutnya Desa Langensari seluas 4,45 hektare, Desa Mulyasari 3,34 hektare, Desa Neglasari 3,2 hektare dan Desa Raharja 13,62 hektare. Lalu Desa Waringinsari 10,20 hektare, Desa Batulawang 1,60 hektare dan Desa Mekarharja 6,53 hektare. "Kelurahan Banjar ada 19,20 hektare, Purwaharja 8,3 hektare, Karangpanimbal 29 hektare, Bojongkantong 8,70 hektare, Muktisari 14,75 hektare, Mekarsari 11,70 hektare dan Pataruman 3,45 hektare," jelas Otong. Aspek Penilaian Permukiman Kumuh 19 Desa/Kelurahan di Banjar Dari total tersebut, wilayah dengan permukiman paling banyak terdapat di Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja yakni 17 RT dengan luas wilayah 29 hektare. "Wilayah yang masuk kategori permukiman kumuh paling banyak terdapat di Karangpanimbal," terangnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar melakukan penilaian wilayah yang masuk kategori permukiman kumuh itu dari beberapa aspek. Penilaiannya berdasarkan kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, kondisi drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Meski demikian, Otong menuturkan penanganan wilayah kumuh tersebut bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar saja. Kewenangan penanganannya dibagi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, baru kemudian Pemerintah Daerah. "Jika di atas 15 hektare itu kewenangan pusat, provinsi 10 sampai 15 hektare. Dan 10 hektare ke bawah tanggung jawab Pemda," tutupnya. (GaluhID/Arul) Editor : Evi

19 Desa/Kelurahan di Banjar Masuk Kategori Permukiman Kumuh

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

PSGC Ciamis Masuk Grup 3 Babak 32 Besar Liga 3 Nasional, Ini Lawannya!

Warga Terima Bantuan RST, Camat Ciamis Ucapkan Terima Kasih Kepada Anggota DPR RI

PSGC Lolos 32 Besar, Disbudpora Ciamis Ucapkan Selamat dan Berikan Doa Terbaik

Wisuda SMAN 1 Ciamis, Sekda Bangga 98 Siswa Diterima di Universitas Ternama

PSGC Ciamis Gagal Jadi Tuan Rumah di Babak 32 Besar Putaran Nasional Liga 3

Artikel Terkait