Jumat, 23 April 2021
Jumat, 23 April 2021
BJB

Audit Keuangan, Ciamis Serahkan LKPD Tahun 2020 ke BPK RI

Berita Ciamis, galuh.id – Pemkab Ciamis menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada BPK RI perwakilan Jawa Barat.

Penyerahan dokumen LKPD tersebut 24 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikutinya dalam tiga sesi secara virtual, Senin (22/3/2021).

Pada sesi pertama, Ciamis menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI perwakilan Jabar bersamaan dengan 10 Kabupaten/Kota se-Jabar.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya beserta Sekda dan Kepala BPKD hadir dalam penyerahan LKPD secara virtual dari ruang vidcon kantor Bupati Ciamis.

Bupati Herdiat menyampaikan penyerahan LKPD ke BPK RI tersebut dalam rangka audit laporan keuangan tahun 2020 dengan berharap hasil terbaik.

“Kami sudah menyampaikan laporan keuangan. Apabila ada kekurangan kami dan jajaran Pemkab Ciamis siap menindaklanjuti laporan yang kami terima,” ucapnya.

Herdiat juga menyampaikan terima kasih kepada BPKD Ciamis dan instansi terkait serta jajarannya yang telah menyusun LPKD secara optimal.

Beberapa Kabupaten/Kota di Jabar sebelumnya telah menyerahkan LPKD secara langsung ke kantor Perwakilan BPK RI Jabar.

Menurut Kepala BPK RI Jabar, Agus Khotib, hal ini suatu bentuk kewajiban atas dasar hukum sesuai ketentuan untuk melaporkan dasar keuangan Pemda.

Dalam hal pelaporan dan pemeriksaan badan keuangan daerah yang fokus di wilayah Jabar, BPK RI melakukan pemeriksaan secara independensi, integritas dan profesional.

Dari hasil pelaporan itu kata Agus akan menghasilkan laporan secara masif tentang hasil perolehan seperti opini WTP ataupun WDP.

Nantinya akan melaporkan kembali atas apresiasi bentuk laporan keuangan yang telah diserahkan kepada BPK RI.

Agus menjelaskan penyusunan LKPD telah menyediakan informasi relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemda selama tahun 2020.

LKPD menunjukkan nilai sumber daya ekonomi. Yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Lalu menilai kondisi keuangan.

Dan lanjut Agus, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi juga termasuk dalam ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pada kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan lembar penyerahan LPKD. (GaluhID/Evi)

 
 
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terkait

Temukan Kami

47,715FansSuka
242PengikutMengikuti
2,760PelangganBerlangganan

Artikel Lainnya