Berita Jabar, galuh.id – Bintang Muda Indonesia (BMI) Jabar angkat bicara terkait KLB Demokrat di Sumut pada 5 Maret 2021.
Wakil Sekretaris DPD BMI Jabar Maulana Hasanudin menegaskan bahwa KLB Demokrat tersebut merupakan abal-abal dan inkonstitusional.
Sebab, tidak sesuai dengan AD ART Partai Demokrat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
”Terlaksananya KLB abal-abal itu membuktikan bahwa gerakan kudeta Partai Demokrat nyata adanya melibatkan lingkaran kekuasaan Istana,” ujarnya, Senin (8/3/2021).
Untuk itu, kader BMI se-Jabar menyatakan kesetiaan dan kebulatan tekad untuk mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketum Partai Demokrat.
Selain itu pihaknya juga mendukung Ketua Majelis Tinggi partai yakni SBY sebagaimana hasil Kongres V di Jakarta pada 15 Maret 2020.
Menurutnya, perilaku Moeldoko sebagai Kepala Staff Presiden (KSP) mengambil alih kepemimpinan Demokrat secara illegal merupakan cara yang tidak etis.
Tidak beradab dan tidak bermoral dalam suasana negara demokrasi di Indonesia. BMI ingin agar perilaku ini tidak terulang kembali menjerat lingkaran kekuasaan Presiden.
Oleh karena itu, BMI Jabar memohon kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat KSP Moeldoko dari jabatannya.
Karena telah merusak citra dan marwah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Pemerintah melalui Kemenkumham lanjut Maulana wajib menganulir pelaksanaan KLB Sumut.
”Dengan tidak mensahkan kepengurusan hasil KLB Abal-Abal tersebut di bawah KSP Moeldoko dan juga antek-anteknya,” papar Maulana.
Pihaknya juga meminta DPP, DPD dan DPC Demokrat se-Jabar agar melakukan langkah-langkah hukum yang tegas, tepat dan terukur terhadap kader atau non kader.
Yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam upaya mendukung KLB inkonstitusional tersebut pada aparat penegak hukum.
Pihaknya akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal kepemimpinan AHY Ketum Partai Demokrat untuk terus bergerak membantu masyarakat.
BMI Jabar pun siap perang melawan para gerombolan penghianat partai dan perusak demokrasi.
”Guna menciptakan kehidupan berdemokrasi yang beradab di Bumi Tatar Pasundan,” pungkasnya. (GaluhID/Evi)
