Hukum Bukan Kepentingan Elite, AHY Kritik Perppu Cipta Kerja

Berita Nasional, galuh.id - Hukum bukan kepentingan elite dan seharusnya aspiratif juga partisipatif. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal itu saat mengkritik tajam Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Cipta Kerja) ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif lantaran proses yang tidak tepat. Selain itu tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut. “Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya," ujar AHY, Senin (2/1/2023). Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi. “Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu," katanya. Menurut AHY, jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak pada Perppu ini. "Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” ungkapnya. Hukum Bukan Kepentingan Elite, Proses Tidak Aspiratif AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. “Lagi-lagi, mengacuhkan esensi demokrasi. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah,” tegasnya. Terakhir, AHY juga mengingatkan agar jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama. “Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya," jelas AHY. "Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” imbuhnya. Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus revisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang pemerintah keluarkan agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. (GaluhID/Maul) Editor : Evi

Hukum Bukan Kepentingan Elite, AHY Kritik Perppu Cipta Kerja

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

Taktik STY Dapat Pujian Luar Biasa dari Media Korea Selatan

Polres Ciamis Gelar Tactical Floor Game (TGF) Jelang Liga 3 Nasional 2024

Beredar Rumor Deklarasi Dukungan untuk Herdiat-Yana, Ketua PPDI Ciamis Membantah

Herdiat Sunarya Siap Kembali Maju di Pilkada Ciamis 2024

Siapa Lawan Timnas Indonesia U-23 di Babak Semifinal Piala Asia U-23?

Artikel Terkait