 Kabupaten Ciamis menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Rapat Diskominfo Ciamis.){kind=link}
Ciamis, galuh.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa (25/11/2025) di Ruang Rapat Diskominfo Ciamis.
Kegiatan ini diikuti unsur perangkat daerah, instansi vertikal. Serta organisasi desa sebagai wujud pelibatan pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
FKP tersebut merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Serta PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Kepala Diskominfo Ciamis, Enda Hidayat, menegaskan FKP menjadi bagian strategis dalam proses evaluasi dan pengembangan pelayanan publik. Agar semakin efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
“Melalui konsultasi publik ini, kami ingin memperkuat akselerasi dan sinergitas pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Enda.
Ia menjelaskan, tujuan utama FKP meliputi penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, memastikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemudian meminimalisir potensi dampak negatif kebijakan, serta mendorong partisipasi publik dalam peningkatan mutu layanan.
Dalam forum tersebut, membahas empat sektor pelayanan strategis. Yakni perencanaan data dari bidang statistik, layanan 112 dan program Ciamis Libas Hoaks dari bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).
Selain itu layanan pengajuan website desa serta permohonan sertifikat elektronik dari bidang persandian. Serta layanan jaringan intra pemerintah dari bidang Aptika yang mencakup penguatan aplikasi dan infrastruktur SPBE.
Harapan, pembahasan ini menghasilkan masukan konkret dari peserta guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
Enda menegaskan pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam jumlah besar harus lakukan secara cepat dan akurat sebagai landasan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance,” ucapnya.
Melalui FKP ini, Dinas Kominfo berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat strategi pengembangan e-government.
Menciptakan pelayanan publik yang semakin responsif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi