Ciamis, galuh.id – Dalam rangka optimalkan PAD, Bapenda Ciamis akan melakukan pendataan kendaraan bermotor milik ASN dan para pengusaha sepanjang tahun 2025.
Langkah strategis ini diambil menyusul pemberlakuan sistem baru bagi hasil pajak kendaraan bermotor atau official assessment (ofsen) sejak 2024.
Pendataan ini menjadi landasan penting dalam memperbarui basis data wajib pajak kendaraan secara lebih akurat dan menyeluruh.
Kabid Perencanaan, Pengembangan, dan Pelaporan Bapenda Ciamis, Yayat Sudrajat, menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral sebagai teladan masyarakat dalam hal kepatuhan pajak.
Pihaknya akan bekerja sama dengan P3DW/Samsat Ciamis untuk memperbarui data kepemilikan kendaraan.
Yayat menegaskan, jika ke depan terdapat ASN yang terbukti tidak patuh membayar pajak kendaraan, akan ada langkah tegas.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemprov dan Samsat untuk membahas regulasi terkait, mulai dari teguran hingga sanksi administratif,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).
Hal yang sama juga berlaku bagi para pengusaha. Yayat menekankan pentingnya peran pengusaha sebagai warga negara yang baik dalam menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
Aplikasi Digital untuk Bayar Pajak Optimalkan PAD
Sebagai bagian dari transformasi pelayanan, Bapenda Ciamis juga tengah mengembangkan aplikasi digital terpadu.
Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan terhubung dengan jenis pajak daerah lainnya.
Selain itu, masyarakat diimbau memanfaatkan program pemutihan pajak dan pembebasan biaya mutasi kendaraan yang tengah berlangsung di P3DW/Samsat Ciamis.
Program pemutihan berlaku sejak 20 Maret hingga 6 Juni 2025, sedangkan pembebasan biaya mutasi kendaraan berlangsung dari 9 April hingga 30 Juni 2025.
Pada 2025, Bapenda Ciamis menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 57 miliar.
Target ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 43 miliar sebelum penerapan sistem ofsen.
Secara keseluruhan, PAD Kabupaten Ciamis menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Tahun 2024 PAD mencapai Rp311 miliar, dan pada 2025 target naik menjadi Rp360 miliar.
Peningkatan PAD memerlukan kerja sama lintas sektor, dukungan tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif seluruh warga.
“Kesadaran kolektif untuk membangun daerah adalah kunci keberhasilan,” tutup Yayat. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi