Banjar, galuh.id – Baznas Kota Banjar sebagai lembaga yang berperan vital dalam pengelolaan dana zakat, infak, maupun sedekah harus senantiasa menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat.
Proses rekrutmen calon pimpinan Baznas yang saat ini berlangsung menjadi perhatian serius.
Dalam seleksi yang melibatkan 10 kandidat, serangkaian ujian seperti Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara menjadi indikator penting dalam menilai kompetensi calon pemimpin.
Namun, publik mempertanyakan transparansi dalam penilaian. Terutama ketika beberapa kandidat yang sebelumnya mendapatkan nilai rendah dalam tes CAT, tiba-tiba mengalami lonjakan hasil yang drastis dalam sesi wawancara tertutup.
Menurut Dr. (Cand) Sulyanati, Pembina Yayasan Bantu Banjar sekaligus Ketua Pengelola Siber University Muhammadiyah Pangandaran, mengatakan transparansi dan objektivitas harus menjadi prioritas dalam seleksi.
“Seleksi ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan umat Islam. Jika publik melihat ada ketidakwajaran dalam proses ini, maka wajar muncul prasangka,” ujar Sulyanati, Sabtu (7/6/2025).
“Kita berbicara tentang institusi yang mengelola dana umat, maka etika dan kepatutan harus menjadi bagian dari pertimbangan pengambil keputusan,” sambungnya.
Lebih jauh, ia menyoroti keterlibatan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai faktor kunci dalam memastikan kepemimpinan yang solid dan dipercaya masyarakat.
“Kolaborasi antar ormas harus perkuat. Jika kita ingin menjaga independensi Baznas dari kepentingan politik dan kelompok tertentu, maka pengambilan keputusan harus melibatkan berbagai unsur keagamaan,” katanya.
Transparansi Seleksi Pimpinan Baznas Tanpa Intervensi
Isu lain yang muncul adalah kehadiran calon pimpinan yang sebelumnya terafiliasi dengan partai politik tertentu.
Meski secara formal mereka memenuhi syarat pencalonan setelah mengundurkan diri dari struktur partai, publik tetap mempertanyakan. Apakah keterkaitan politik ini dapat mempengaruhi independensi lembaga di masa depan.
Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Walikota sebagai pemegang mandat. Pertanyaan utamanya adalah apakah pengambilan keputusan semata berdasarkan legalitas hukum formal.
Atau apakah norma etika dan kepatutan publik akan turut menjadi pertimbangan. Jangan sampai keputusan ini menimbulkan resistensi publik yang justru melemahkan kredibilitas Baznas.
“Sebab tantangan lembaga ini ke depan semakin kompleks. Kepercayaan umat adalah pondasi yang harus kita jaga bersama,” tegas Sulyanati.
Selain soal kompetensi dan independensi, penting juga memastikan komposisi kepemimpinan yang dinamis.
Regenerasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan Baznas agar tidak hanya di isi oleh figur-figur yang sudah mapan.
Tetapi juga memberikan ruang bagi pemimpin muda yang memiliki mobilitas tinggi dalam menjalankan program kerja secara optimal.
Harapan besar masyarakat adalah terciptanya Baznas yang transparan, terpercaya, serta mampu menjalankan amanah umat tanpa intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Kini, keputusan ada di tangan pemegang kebijakan, akankah harapan itu terpenuhi. (GaluhID/Teja)
Editor: Evi