Ini Alasan Pemprov Jabar Lakukan Rapid Tes Covid-19 Terhadap Ulama

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Jabar, galuh.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melekukan rapid tes Covid-19 kepada 5000 ulama, ustad dan ustadzah di Jawa Barat yang dilakukan secara bertahap.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengecek rapid tes pesantren Al Hasan Ciamis, Selasa (7/4/2020).

Uu mengatakan alasan untuk melakukan rapid tes terhadap ulama, ustad dan ustadzah, karena ulama, ustad dan ustadzah merupakan orang yang yang dekat dengan masyarakat.

“Beliau (ulama, ustad dan ustadzah) kan dekat dengan masyarakat pasti banyak yang bersalaman, jadi kami prioritaskan, hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” ujarnya.

- Advertisement -

Keputusan tersebut ditafsirkan berbeda oleh sebagia orang di media sosial. Namun Uu sudah menjawabnya melalui media sosial bekerjasama dengan cyber hoax Jawa Barat.

“Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan bisa berhasil untuk memotong mata rantai penyebaran virus Corona ini. Termasuk di klaster-klaster seperti Lembang dan Sukabumi,” tuturnya.

Menurutnya, apabila hasil rapid tes sudah keluar, maka akan mudah untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

“Kami pun tidak memaksa kepada para ulama, ustad dan ustadzah untuk dilakukan rapid tes Covid-19. Namun tadi saya lihat antusias para Ulama, Ustad dan Ustadzah sangat bagus bahkan melebihi kuota,” paparnya.

- Advertisement -

Uu menyampaikan untuk tahap pertama hanya mengalokasikan rapid tes untuk 5000 ulama. Angka tersebut merupakan setengahnya dari total ulama yang ada di Jawa Barat.

“Kenapa kami melakukan itu, karena angka korban virus Corona terus bertambah. Kami terus fokus membuat solusi agar virus Corona hilang dari Jawa Barat,” pungkasnya. (GaluhID/Arul)

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru

Komisi D DPRD Ciamis Soroti Konsultan Revitalisasi Sekolah yang Jarang Hadir di Lokasi

Komisi D DPRD Ciamis mengunjungi beberapa Sekolah Dasar penerima program revitalisasi di Kecamatan Banjaranyar dan Banjarsari. Ketua Komisi D, Jenal Arifin, menyoroti minimnya kehadiran konsultan pengawasan dan perencanaan, yang penting untuk memastikan kualitas proyek. Komisi D berencana menjadwalkan kunjungan kembali untuk bertemu dengan konsultan tersebut.

Artikel Terkait