“Kami sangat menyayangkan tidak kooperatifnya BWP sebagai mitra kerja Komisi II kendati MoU yang ada sempat adendum berapa kali karena pandemi,” ujarnya.
Pengelola Museum The Mummy Minta Fatwa Mejelis Ulama
Asep pun mengaku kaget setelah viralnya video penolakan patung Firaun di akun media sosial tiktok.
“Catatan bagi kami, jika betul tujuannya untuk edukasi, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan manakala penolakan itu terjadi,” ujarnya.
Menurut Asep, harus ada solusi bersama agar dapat menyampaikan pesan pengelola kepada masyarakat yang menolak.
Asep pun mengusulkan agar pihak pengelola mempertimbangkan agar Museum The Mummy diganti atau tambah dengan Museum Ka’bah.
“Jadi secara ikonik, jika berbicara secara edukasi pendidikan, akan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar Cecep Sofian dalam kesempatan itu menyikapi paparan terkait tujuan The Mummy dari pengelola.
“Tujuannya baik, tapi kita harus melihat karakter masyarakat Kota Banjar yang dinamis ini,” katanya.
Lanjutnya, paparan pengelola terkait dalil ulama tidak memiliki daya legitimasi jika hal sensitif dari penolakan-penolakan masyarakat tidak diperhatikan.
