“Nah, kami ingin tahu. Tunggakan pajak itu dimana, apakah di desa, di kolektor, atau di masyarakat. Belum diketahui dimana tersendatnya,” kata dia.
Menurutnya, sejumlah desa yang saat ini menunggak PBB sudah menyanggupi akan segera melunasinya.
Komar menegaskan, rapat kerja itu juga untuk mengantisipasi PBB tersendat di kemudian hari.
Karena itu dia meminta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis segera mengevaluasi dan menyelidiki dimana tersendatnya uang pajak itu.
“Saya menugaskan kepada BPKD, segera dievaluasi desanya. Kemudian kroscek juga dimana tunggakannya, apakah di masyarakat, atau di kolektor, atau masyarakat sudah bayar tapi tidak disetor oleh desa,” beber dia.
Ia mengakui, dalam penagihan pajak bumi dan bangunan itu cukup sulit.
Karenanya dia meminta supaya desa maupun Pemerintah Kabupaten Ciamis berkreasi agar masyarakat mudah dalam membayar pajak tersebut.
