RUU Minuman Beralkohol Menuai Perdebatan, Apa Sih Isinya?

RUU minuman beralkohol tengah menjadi perhatian publik, bahkan muncul pro dan kontra akibat aturan terkait penyebaran minuman alkohol di Indonesia. Usulan Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015. Namun mengalami penundaan yang membuatnya masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 atas usul inisiatif DPR RI. Baca Juga: Profil Nathalie Holscher, Benarkah Pacar Sule? Adapun yang menjadi pengusul RUU Larangan Minol (Minuman Beralkohol) berasal dari 21 anggota DPR, yakni 18 orang dari fraksi PPP, 2 orang dari fraksi PKS, dan 1 orang dari fraksi Gerindra. Menurut fraksi-fraksi tersebut, RUU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Ada juga yang menyebutkan, jika minuman beralkohol belum ada aturannya secara spesifik dalam UU. Termasuk pengaturannya dalam KUHP yang terlalu umum. Selain itu, apabila RUU minuman beralkohol berlanjut dan sah menjadi UU pastinya akan mendukung generasi yang akan mendatang. Namun, jika menyoroti dari sudut pandang masyarakat. Larangan minuman beralkohol ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap mata pencaharian dan perekonomian mereka. Ketua Asosiasi Distributor Minuman Beralkohol (ADMA) Golongan A Bali, Frendy Karmana menyebutkan, larangan minol dapat menimbulkan pasar gelap karena tidak menghilangkan barangnya. "Dilarang tapi enggak mungkin bisa hilang yang ada black market, nanti ada pungli itu pasti, " ujarnya pada 13 November 2020 lalu. Frendy menambahkan, peraturan ini juga akan membuat transaksi minuman beralkohol menjadi tidak terkontrol. RUU Minuman Beralkohol Mencakup Semua Orang Tidak hanya Frendy, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu juga menilai RUU ini merugikan masyarakat dalam sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan Sophia (sopi) yang merupakan minuman alkohol trandisional dari NTT juga masuk dalam daftar yang dilarang dalam RUU tersebut. Marius berpendapat jika aturan ini tak bisa pemerintah terapkan pada wilayah NTT, karena sopi telah menjadi budaya masyarakat. Untuk itu, Marius dan pemerintah NTT meminta Badan Legislasi (Bales) DPR untuk mengkaji ulang RUU Larangan Minuman Beralkohol. RUU Mencakup Semua Orang Dalam RUU Minol melarang setiap orang yang memproduksi, menyimpan, memasukkan, atau mengedar bahkan menjual minuman beralkohol dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Produsen maupun penjual minuman beralkohol mendapat sanksi pidana paling sedikit dua tahun dan paling lama sepuluh tahun atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu miliar. Sementara, bagi pengonsumsi minumal beralkohol akan mendapat pindana penjara minimal tiga bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 50 juta. Apabila pelanggaran mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka dapat menerima pidana pokok yang bertambah satu pertiga. Tidak hanya memuat pidana saja, dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol ini juga mengatur kriteria atau mengklasifikasi jenis minuman beralkohol. Jenis minuman beralkohol dalam undang-undang tersebut, terdiri ddari golongan A dengan kadar etanol kurang dari 5 persen. Golongan B dengan kadar etanol antara 5 s/d 20 persen, dan golongan C dengan kadar etanol antara 20 s/d 55 persen. Dalam RUU ini juga melarang minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan, baik menambah bahan atau mencampur konsentrat dengan etanol. Adapun minumal beralkohol tradisional yang menjadi pokok pembahasan seperti sopi, bobo, balo, tuak, arak, atau saguer yang beradal dari olahan pohon kelapa enau atau racikan lainnya. Meski demikian, larangan ini tidak berlaku untuk kepentingan terbatas, seperti kepentingan adat, ritual keagamaan. Kemudian wisatawan, farmasi, dan tempat yang sudah mendapat izin oleh Perpu. Pendapat Negara dari Minuman Beralkohol Cukup Besar Meski masing menjadi Rancangan Undang-Undang, faktanya pendapatan negara dari cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) cukup besar. Tercatat, hingga akhir Juli lalu penerimaan MMEA sebesar Rp 2,64 triliun. Namun, jumlah ini turun jika membandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp 3,36 triliun. Sedangkan pendapatan negara dari peredaran MMEA tahun 2014 sebesar Rp 5,298 triliun. Selain itu juga, tahun 2015 sebesar Rp 4,556 triliun, dan tahun 2016 sebesar Rp 5,304 triliun. Penyebab pelambatan produksi MMEA dalam negeri merupakan akibat dari penurunan produksinya sejak April dan penutupan kawasan pariwisata yang menekan hal tersebut. RUU Minuman Beralkohol bisa menguntungkan negara, namun bisa juga merugikan masyarakat. Tentu dengan adanya perbedaan pendapat bisa membuat pemerintah mengkaji ulang peraturan ini. (GaluhID/Hega)

RUU Minuman Beralkohol Menuai Perdebatan, Apa Sih Isinya?

RUU Minuman Beralkohol Mencakup Semua Orang

TINGGALKAN KOMENTAR Batal membalas

Dua Wisatawan Asal Ciamis Hilang di Pantai Pangandaran Ditemukan Tewas

Ikatan Notaris Ciamis Banjar Pangandaran Gelar Konferda Pemilihan Ketua

Reaksi STY Ketika Korea Selatan U-23 Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23

Amil di Cikupa Ciamis Jadi Korban Penganiayaan

PKS Prioritaskan Dua Kader Internal Maju Pilkada Banjar 2024

Artikel Terkait