Menulis untuk kepuasan, mengedit untuk kebahagiaan.
- Advertisement -
Ciamis, galuh.id – Taman Raflesia Ciamis yang baru dibuka pasca penataan yang menghabiskan dana awal 2,3 Miliar Rupiah disorot oleh akademisi sekaligus Direktur LSM Insan Pencerahan Masyarakat (Inpam), Endin Lidinillah.
Endin menilai pembangunan Taman Raflesia bukan prioritas pembangunan yang harus didahulukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, apalagi jika mengingat anggaran keseluruhan yang dibutuhkan sebesar 21 Miliar Rupiah.
“Ngapain memperbagus taman? sementara pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni) masih kekurangan dana, kalau buat program itu harus disesuaikan dengan isu strategis, supaya menjawab permasalaham krusial yang dihadapi masyarakat, jangan asal!” kata Endin, Senin (11/2/2019).
Endin Lidinillah, akademisi dan Direktur LSM Inpam menyoroti pengembangan Taman Raflesia.
Rencana pengembangan Taman Raflesia sebaiknya dihapus pada RPJMD 2019-2024, kata Endin, selain bukan skala prioritas, Taman dianggap masih bagus sehingga tidak perlu diubah.
Endin menyarankan agar dana untuk Taman Raflesia digunakan untuk Balai Latihan Kerja atau untuk menambah dana rutilahu. Menurut Endin ada ribuan pengangguran di Ciamis, sementara sekitar 20 ribu rutilahu menunggu untuk diperbaiki.
Menurut Endin, dana 2,3 miliar rupiah yang digunakan untuk pengembangan awal Taman Raflesia jika digunakan untuk optimalisasi program penurunan angka pengangguran, tentu akan lebih bermanfaat, “bukan malah taman yang masih bagus dibongkar dan diperbaiki,” kata Endin.
Selain itu, menurut Endin, program yang harus jadi prioritas itu program yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat, “misalnya di dekat saya ada dua rumah yang hampir terbawa longsor, BPBD hanya baru kasih terpal, belum di lokasi lain,” terang Endin.
Endin juga menyarankan agar Bupati Ciamis segera melakukan evaluasi. Pejabat yang tidak bisa menerjemahkan isu strategis sebaiknya diganti saja.
“Untuk akuntabilitas dan transparansi, revitalisasi Taman Raflesia ini harus segera diaudit oleh BPK atau pengawas BPKP dan dipublish ke publik. Karena Ciamis pernah punya sejarah kelam yang memakan banyak korban gara-gara pembangunan taman. Yakni pembangunan Lokasana yang berakhir di meja hijau,” pungkasnya.
