Sabtu, 15 Agustus 2020
Sabtu, 15 Agustus 2020
 
 

Kendalikan Inflasi, Jabar Canangkan Pembangunan Pusat Distribusi Komoditas Pokok

Jabar Canangkan Pembangunan Pusat Distribusi Komoditas Pokok

Berita Jabar, galuh.id – Pengendalian Inflasi menjadi salah satu strategi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam menekan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya melalui rencana pembangunan pusat distribusi. Pembangunan pusat distribusi juga merupakan upaya untuk menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soedjayana dalam siaran pers di Bandung, Jum’at (21/02/2020).

Dia mengatakan, Gubernur mengharapkan keberadaan pusat distribusi komoditas pokok tersebut agar mampu mengendalikan inflasi.

Menurutnya, pusat distribusi itu bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini pada intinya tidak berbentuk ritel.

Arifin menuturkan, permintaan dan persediaan (kebutuhan pokok) itu terjadi jika persediaan banyak, akibatnya harga anjlok. Maka buffer akan bisa menampung persediaan atau mengeluarkan persedian untuk menekan harga.

“Jadi buffer ini lebih ke arah fungsi gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” ujar Arifin.

Dia menjelaskan, mengenai rencana jumlah pembangunan pusat distribusi komoditas pokok provinsi ini, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan, “Yakni berkisaran 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya ingin terlebih dahulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 13 lokasi.

Optimalisasi SRG Sebagai Langkah Awal Pembentukan Pusat Distribusi Provinsi

Selanjutnya, Arifin mengatakan, tidak perlu membangun lokasi pusat distribusi baru di provinsi Jawa Barat. Lantaran di Jabar sendiri terdapat sekitar 13 gudang SRG beras.

Hal tersebut bisa dijadikan pilot project pusat distribusi di provinsi Jawa Barat. Seperti SRG beras di Cianjur, pihaknya telah memberikan bantuan berupa mesin pembersih beras.

Ke depan, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini, untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar, SRG di Cianjur bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat.

Dibutuhkan Peran BUMD Jabar Argo

Dalam hal ini dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Jabar Agro. Bahkan, dikatakan Arifin, dalam peraturan daerah itu pun sudah diamanatkan bahwa BUMD Jabar Agro berperan untuk stabilitas pangan.

Peraturan Gubernur dan Program Kerja Dibuat Agar Menjadi Perda yang Implementatif

Arifin menegaskan, agar peraturan daerah ini implementatif, maka pihaknya segera membuat peraturan gubernur dan program kerjanya.

“Kami mendorong agar DPRD Jawa Barat pun turut mendukung dari sisi pengesahan anggarannya, karena ini salah satu Perda inisiatif DPRD Jabar,” tegas Arifin.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus II DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, menjelaskan, Perda Pusat Distribusi Provinsi ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat.

Dalam Perda ini nantinya akan ada suatu lembaga yang mengatur sistem distribusi. Jika pada saat-saat tertentu terjadi kelangkaan pangan, hal itu bisa diminimalisir atau dicegah.

Distribusi Komoditas Pokok Dilatarbelakangi Sebagai Infrastruktur Ekonomi

Raperda pusat distribusi komoditas pokok Provinsi ini dilatarbelakangi fungsi pasar sebagai salah satu infrastruktur ekonomi nasional dan ujung tombak distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.

Karena memiliki kedudukan strategis dalam menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pokok masyarakat.

“Sehingga nantinya masyarakat memperoleh jaminan hak untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk mencapai tujuan itu perlu adanya upaya konkret dari semua pemangku kepentingan,” jelasnya.

Dia menandaskan, terdapat sekitar 50 pasal yang dibahas, beberapa usulan dari eksekutif di antaranya mengenai ruang lingkup pusat distribusi provinsi ini. (GaluhID/Maulana)

Loading...
loading...

Artikel Terkait

SE Mendagri Picu Gesekan Masyarakat, 583 Desa di Jabar Gagal Gelar Pilkades

Berita Jabar, galuh.id - Surat edaran (SE) Mendagri tentang penundaan Pilkades menimbulkan pertentangan. Sudah berjalannya tahapan penyelenggaraan dinilai dapat memicu gesekan dari...

HUT RI dan Jabar Tak Gelar Kegiatan yang Berpotensi Kumpulkan Massa

Berita Jabar, galuh.id - Memperingati HUT RI dan Jabar ke-75, pemprov Jabar tidak menggelar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa. Peringatan HUT Republik...

Jabar Kendalikan Kasus Covid-19 Tempati Urutan Kelima di Indonesia

Berita Jabar, galuh.id - Provinsi Jabar berhasil kendalikan kasus Covid-19. Bahkan, Jawa Barat saat ini berhasil menempati urutan kelima dari 34 provinsi...

Temukan Kami

49,109FansSuka
187PengikutMengikuti
2,760PelangganBerlangganan

Artikel Lainnya

Sinopsis Film Annabelle, Boneka Pembawa Malapetaka

Sinopsis film Annabelle terinspirasi dari boneka nyata yang diyakini berhantu. Film Annabelle merupakan bagian dari waralaba film The Conjuring, yang sama-sama menampilkan...

Harga Redmi 9A Hanya 1 Jutaan, Spesifikasi Unggul

Harga Redmi 9A menjadi salah satu pertanyaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki HP terbaru dari Xiaomi ini. HP Xiaomi Redmi 9A...

Pilkades Ciamis Ditunda, Apdesi: Banyak Calon Kades Jatuh Sakit

Berita Ciamis, galuh.id -.Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Ciamis akhirnya pasrah pada putusan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak....

Spesifikasi Redmi Note 8 Pro, HP Xiaomi Murah untuk Gaming Lancar

Spesifikasi Redmi Note 8 Pro dengan berbagai fitur khusus yang bisa membuat pengalaman gaming anda begitu mengesankan. Ya, smartphone...

Spesifikasi Redmi 9A, HP Terbaru Xiaomi Harga di Bawah 2 Juta

Spesifikasi Redmi 9A menarik untuk diulas. HP terbaru dari Xiaomi ini dirilis 13 Agustus 2020 dengan banderol harga kurang dari Rp 2...