Kamis, 25 Februari 2021
Kamis, 25 Februari 2021
 
 

FGD LBH Ansor Bersama Peci Desa Ciamis dan Peradi Soroti Implementasi Undang-undang Desa

Ciamis, galuh.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Ciamis, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Penggerak Cinta (PeCi) Desa, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik ‘Sadar Hukum Untuk Kemerdekaan Desa?’ di Aula PC NU Kabupaten Ciamis, Minggu (8/9/2019).

Ketua LBH Ansor Kabupaten Ciamis, Furaidi Hasanul Haq, M.H.I, mengungkapkan, hukum adalah supremasi tertinggi di Indonesia, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menekan angka keawaman masyarakat terhadap hukum.

“Kemudian jangan sampai pemerintah itu sendiri yang justru membutakan masyarakat terhadap hukum,” katanya.

Andi Ibnu Hadi, S.H dari Peradi, menambahkan, Undang-Undang Desa dalam perspektif filosofis, maka adanya UU Desa itu untuk kemerdekaan desa.

“Artinya, untuk mencapai kemerdekaan desa yang kaffah perlu kesadaran dan kepatuhan bersama terhadap hukum-hukum yang mengatur desa,” katanya.

Menurutnya, dalam teori kepatuhan hukum, kebudayaan tidak boleh tertinggal oleh hukum, namun harus sejalan dengan kebudayaan.

“Sejatinya, hukum itu dianggap efektif bukan ditandai dengan seberapa banyak orang di penjara oleh hukum, karena berbicara tentang kesadaran itu sangat inhenren dengan pribadi manusia,” katanya.

Pada kegiatan FGD tersebut, Dhika Hardhika, dari Peci Desa mengungkapkan dirinya merasa miris jika banyak pihak justri melanggar hukum, dalam hal ini Dhika menyebut perihal banyaknya Kades yang tersandung kasus hukum lantaran salah dalam pengelolaan dana desa.

“Baik secara administrasi maupun salah dalam menggunakan dana tersebut, tapi bisa juga Kades tersandung hukum karena adanya intervensi dari pemerintah di atasnya untuk menyalahgunakan dana desa tersebut. Jika demikian siapa yang harus bertanggung jawab?” katanya.

Selain itu, acara FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Karangkamulyan, M. Abdul Haris. Kades Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing tersebut, mengatakan selama ini Undang-undang Desa berjalan bagaikan jauh panggang daripada api.

“SDM perangkat desa belum memahami UU tersebut bahkan Pemerintah Kab.Ciamis juga belum memahami secara maksimal. maka bagaimana masyarakat desa akan sadar hukum jika pemerintahpun belum sadar terhadap hukum,” ungkap Haris. (galuh.id/GI1)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Artikel Terkait

Resahkan Warga, Sarang Tawon Vespa di Pamarican Ciamis Dievakuasi

Berita Ciamis, galuh.id - Sarang Tawon Vespa yang meresahkan warga Ciamis pada Selasa (23/2/2021) malam berhasil dievakuasi. Berlokasi di rumah Syarief (57) warga Desa Bantarsari,...

18 Nakes di Puskesmas Ciamis Positif Covid-19, 1 Orang Terpapar 2 Kali

Berita Ciamis, galuh.id - Sebanyak 18 tenaga kesehatan atau nakes di Puskesmas Ciamis positif Covid-19. Sebagian diantaranya ada yang sudah menjalani vaksinasi. Bahkan ada seorang...

Laporan Pansus Ranwal Perubahan RPJMD 2019-2024, Bupati dan DPRD Ciamis Beri Persetujuan

Berita Ciamis, galuh.id - Pantia khusus Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan melaporkan hasil kajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2019-2024 Kabupaten Ciamis. Pada Senin,...

Temukan Kami

47,944FansSuka
219PengikutMengikuti
2,760PelangganBerlangganan

Artikel Lainnya