Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020
 
 

FGD LBH Ansor Bersama Peci Desa Ciamis dan Peradi Soroti Implementasi Undang-undang Desa

Ciamis, galuh.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Ciamis, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Penggerak Cinta (PeCi) Desa, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik ‘Sadar Hukum Untuk Kemerdekaan Desa?’ di Aula PC NU Kabupaten Ciamis, Minggu (8/9/2019).

Ketua LBH Ansor Kabupaten Ciamis, Furaidi Hasanul Haq, M.H.I, mengungkapkan, hukum adalah supremasi tertinggi di Indonesia, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menekan angka keawaman masyarakat terhadap hukum.

“Kemudian jangan sampai pemerintah itu sendiri yang justru membutakan masyarakat terhadap hukum,” katanya.

Andi Ibnu Hadi, S.H dari Peradi, menambahkan, Undang-Undang Desa dalam perspektif filosofis, maka adanya UU Desa itu untuk kemerdekaan desa.

“Artinya, untuk mencapai kemerdekaan desa yang kaffah perlu kesadaran dan kepatuhan bersama terhadap hukum-hukum yang mengatur desa,” katanya.

Menurutnya, dalam teori kepatuhan hukum, kebudayaan tidak boleh tertinggal oleh hukum, namun harus sejalan dengan kebudayaan.

“Sejatinya, hukum itu dianggap efektif bukan ditandai dengan seberapa banyak orang di penjara oleh hukum, karena berbicara tentang kesadaran itu sangat inhenren dengan pribadi manusia,” katanya.

Pada kegiatan FGD tersebut, Dhika Hardhika, dari Peci Desa mengungkapkan dirinya merasa miris jika banyak pihak justri melanggar hukum, dalam hal ini Dhika menyebut perihal banyaknya Kades yang tersandung kasus hukum lantaran salah dalam pengelolaan dana desa.

“Baik secara administrasi maupun salah dalam menggunakan dana tersebut, tapi bisa juga Kades tersandung hukum karena adanya intervensi dari pemerintah di atasnya untuk menyalahgunakan dana desa tersebut. Jika demikian siapa yang harus bertanggung jawab?” katanya.

Selain itu, acara FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Karangkamulyan, M. Abdul Haris. Kades Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing tersebut, mengatakan selama ini Undang-undang Desa berjalan bagaikan jauh panggang daripada api.

“SDM perangkat desa belum memahami UU tersebut bahkan Pemerintah Kab.Ciamis juga belum memahami secara maksimal. maka bagaimana masyarakat desa akan sadar hukum jika pemerintahpun belum sadar terhadap hukum,” ungkap Haris. (galuh.id/GI1)

K Putu Latief
Menulis untuk kepuasan, mengedit untuk kebahagiaan.
Loading...
loading...

Artikel Terkait

Tahun Ajaran Baru 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Guru di Ciamis Keliling ke Rumah Siswa

Berita Ciamis, galuh.id - Tahun Ajaran Baru 2020 sudah dimulai Senin (13/7/2020), namun kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Ciamis Jawa Barat belum...

Adaptasi Kebiasaan Baru Warga Ciamis Diminta Rajin Olahraga

Berita Ciamis, galuh.id - Adaptasi Kebiasaan Baru Warga masyarakat Ciamis diminta untuk rajin olahraga. Karena olahraga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan...

Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota DPR RI Bagikan Sembako di Ciamis dan Pangandaran

Berita Ciamis, galuh.id - Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota Dewan DPR RI Fraksi Partai Demokrat dapil Jabar X berikan bantuan sembako di Kabupaten...

Temukan Kami

49,360FansSuka
185PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Artikel Lainnya

Rurouni Kenshin The Final dan The Beginning Batal Tayang, Ini Alasannya

Rurouni Kenshin The Final dan The Beginning batal tayang. Dua film sekuel live action terbaru dari petualangan Himura Batousai ini tak jadi...

MPLS SMA/SMK Tahun Ajaran Baru 2020 di Jabar Dilaksanakan Secara Online

Berita Jabar, galuh.id - Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK tahun ajaran baru 2020 di Jawa Barat (Jabar) dilaksanakan secara online.

Inter Vs Torino: Menang 3-1, Nerrazurri Menyodok ke Posisi Kedua Klasemen

Berita Olahraga, galuh.id - Inter Vs Torino merupakan Laga yang menjadi rangkaian pertandingan penutup di pekan ke-32 Liga Italia.

Tiga Rumus Pariwisata Jabar Aman Beroperasi di Masa AKB

Berita Jabar, galuh.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerangkan tiga rumus agar pariwisata Jabar aman untuk beroperasi kembali di masa...

Tidak Pakai Masker di Jabar Akan Dikenakan Denda Rp 100-150 Ribu

Berita Jabar, galuh.id - Tidak pakai masker di Jabar akan dikenakan denda sebesar Rp. 100 ribu sampai dengan Rp. 150 ribu.