Pemda Ciamis Dapat 29 Motor Untuk Peningkatan Pelayanan KB

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Ciamis, galuh.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ciamis mendapatkan bantuan 29 motor dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019.

Bantuan tersebut diberikan melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis, Dondon Rudiana mengatakan bantuan motor ini dari pemerintah pusat bidang Keluarga Berencana (KB) untuk para petugas lapangan, terutama Kepala UPTD KB di tingkat kecamatan.

Alhamdulillah dari 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis, kita kebagian semua dan tentunya untuk operasional para petugas lapangan, agar tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda empat bisa terjangkau oleh para petugas,” ujar Dondon kepada wartawan saat penyerahan motor KB oleh Bupati Herdiat di Pendopo Bupati, Senin (14/10/2019).

- Advertisement -

Selain itu, kata Dondon, kendaraan oprasional ini juga untuk mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sekaligus menurunkan angka rata-rata kelahiran di Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan dalam sambutannya, dengan diberikan bantuan kendaraan oprasional KB dari pemerintah pusat, ia berharap pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan, berintegritas kepada pemerintah dan mencintai tugas dan fungsi dalam bekerja.

“Kami sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat atas pemberian kendaraan operasional, hal ini kami sangat berharap pelayanan terhadap masyarakat jadi meningkat dan dilaksanakan penuh dengan integritas,” tuturnya. (galuh.id/Arul)

- Advertisement -

Tinggalkan Balasan

Berita Terbaru

DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Ciamis Siapkan Evaluasi Gubernur

Pemerintah Kabupaten Ciamis dan DPRD menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna. Bupati Herdiat Sunarya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Raperda akan dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan.

Artikel Terkait