Berita Ciamis, galuh.id – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional secara virtual, Senin (14/6/2021) malam.
Dari Aula Sekretariat Daerah Ciamis, Herdiat turut serta dalam Rakornas terkait evaluasi perkembangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
Peserta rapat koordinasi tersebut adalah seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota se-Indonesia melalui virtual.
Dari Kabupaten Ciamis, turut mendampingi bupat, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pelaksanaan PPKM mikro tahap 10 mulai sejak tanggal 15 Juni-28 Juni 2021.
“PPKM mikro diperpanjang 2 minggu ke depan sambil terus melakukan evaluasi dan memperketat protokol kesehatan,” jelas Airlangga.
Selain itu Airlangga juga menyampaikan selain memperketat Protokol Kesehatan (Prokes) juga mendorong percepatan testing, tracing dan pelaksanaan isolasi.
Kemudian menurut Airlangga karena tren peninggkatan kasus Covid-19 harus adanya pengendalian kasus Covid-19, agar tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi.
Sehingga masih menurut Airlangga, perlu adanya upaya penguatan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Buat Surat Edaran, Optimalkan Posko
Setelah Airlangga Hartarto menyampaikan paparannya, selanjutnya paparan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Pada paparannya Tito mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat turunan Surat Edaran dari Intruksi Mendagri.
Surat Edaran dari Intruksi Mendagri yang dibuat kepala daerah sesuai dengan perkembangan kasus Covid-19 di daerahnya masing-masing.
Selain itu Tito juga mengintruksikan kepala daerah segera menggelar rapat lanjutan bersama Forkopimda, untuk membahas strategi dan langkah-langkah tepat.
Kemudian Kasatgas Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Ganip Warsito mengevaluasi sebagian besar jumlah posko belum linear dengan penurunan jumlah kasus.
Sehingga menurut Ganip Warsito perlu adanya intensifikasi 4 pungsi posko yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung.
Menurut Ganip, pembentukan posko dengan optimalisasi fungsi posko berhasil menurunkan tren angka kasus.
“Adapun 5 saran yang harus tindaklanjuti, diantaranya adalah sumber daya operasionalisasi giat penanganan Covid-19, penguatan tracing dan tracking,” jelas Ganip.
Selain itu Ganip juga menambahkan tetap melakukan monitoring dan supervise aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda), rakor rutin dan kolaborasi sinergis.
“Monitoring dan supervise aktif dan juga pengawalan soliditas pada unsur posko, sehingga perkembangan Covid-19 dapat kita tanggulangi bersama,” pungkas Ganip.(GaluhId/Ardiansyah)
