Berita Ciamis, galuh.id – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menerima laporan tentang adanya ketidaktertiban distribusi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Ciamis.
Hal itu disampaikan Bupati dalam rapat pembahasan BPNT atau Program Sembako Tahun 2020 di Aula BAPPEDA Kabupaten Ciamis, Senin (21/09/2020).
Dalam rapat tersebut membahas mengenai evaluasi dan pembenahan. Hal itu menyikapi adanya keluhan masyarakat terkait ketidaklayakan distribusi BPNT.
“BPNT makin kesini makin tidak tertib. Baik dari media maupun laporan masyarakat langsung. Hal ini membuat gaduh. Sehingga perlu adanya pembenahan. Harus betul-betul menyikapinya,” katanya.
Perlu Keseriusan Agar Distribusi BPNT Tepat Sasaran
Menurut Herdiat, perlu kesungguhan dan keseriusan semua pihak serta adanya regulasi khusus yang mengaturnya. Agar pendistribusian BPNT tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh KPM.
Lebih lanjut Bupati Ciamis menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait BPNT. Antara lain belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang panduan teknis.
Perlu Ada Tim Koordinasi BPNT Kabupaten
Kemudian perlu adanya pembentukan tim koordinasi BPNT tingkat Kabupaten serta proses verifikasi sehingga diperoleh data-data yang valid.
Selain itu, pemerintah kabupaten berhak menerima laporan mengenai data elektronik untuk mengetahui bentuk transaksi serta menghindari transaksi fiktif.
Terakhir, perlu ketegasan tindakan terhadap ASN atau tenaga pelaksana, baik perorangan maupun kelompok, serta oknum yang ikut berperan di dalamnya.
Sementara menurut Wabup Ciamis Yana D Putra, permasalahan BPNT harus dibenahi dulu dari sistemnya. Karena ketika sistemnya baik, maka semua permasalahan bisa teratasi.
“Termasuk yang terlibat di dalamnya. Dengan bekerja sama dengan kasi pelayanan desa. Saya harap jangan mau diatur suplayer atau LSM dan lainnya. Agar bantuan tepat sasaran sesuai dengan kualitatif dan kuantitatifnya,” jelasnya.
Banyak Pihak yang Ingin Terlibat
Koordinator TKSK Ciamis Deni menuturkan bahwa semua permasalahan bermula dari penambahan nominal bantuan. Dari 150 ribu menjadi 200 ribu. Sehingga banyak pihak yang ingin terlibat.
“Saya berharap ada standar SOP. Atau regulasi khusus yang mengatur tentang pihak ketiga,” tuturnya.
Bupati Ciamis mengintruksikan kepada pihak pelaksana BPNT untuk membuat aturan khusus yang di dalamnya menguatkan aturan yang ada dan tidak bertentangan dengan yang sudah ada. (GaluhID/Evi)
